Disabilitas Mental dan Pemilu

Oleh: dr. Elfizon Amir

Disabilitas mental, sebuah istilah yang terasa baru di telinga masyarakat indonesia. Selama ini kita kenal dengan disabilitas fisik. Berbagai bentuk kecacatan kita temui, baik yang dibawa sejak lahir ataupun diperoleh setelah lahir.

John C Maxwell mendefenisikan disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau normal. Sedangkan menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) , disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial.

Tidak semuanya manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna. Ditengah kehidupan sosial kita temukan adanya disabilitas penglihatan yang dikenal dengan nama tuna netra, tuna rungu tidak bisa bicara, ada cacat kaki atau tubuh lain. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada umumnya mereka yang cacat fisik, mempunyai kecerdasan rata sehingga dalam keseharian dapat ditemukan ada mereka yang mencapai tingkat pendidikan doktor atau S3. Tapi belum pernah didengar adanya yang cacat mental sampai menyelesaikan strata 1.


Penyandang disabilitas mental adalah ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Mereka punya masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup. Mereka mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Jangankan untuk memilih, untuk pendataan saja KPU sudah mengalami kesulitan sehingga KPU melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas mental tidak dilakukan langsung terhadap yang bersangkutan. Pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga atau dokter atau tenaga medis yang merawatnya.

Masalahnya semakin ribet ketika Hasyim menyatakan bahwa penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat. Jika di hari H yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya. Maka muncul lagi pertanyaan kapankah surat rekomendasi dokter keluar untuk penyandang disabilitas mental? Sehari, dua hari atau sesaat sebelum hari pencoblosan.

Kenapa harus memaksakan pemilih disabilitas mental? Padahal penderita disabilitas mental dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum, perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur dan dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. Karena itu, mereka berada dalam pengampuan wali atau keluarga yang dewasa atau cakap secara hukum. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi