“Backup Plan” Trump: Apa Saja Senjata Cadangan yang Tersisa?
Meski terpukul, Trump tidak menyerah. Trade Representative Jamieson Greer sebelumnya sudah memberi sinyal kepada New York Times bahwa jika putusan merugikan, Trump berencana untuk segera memberlakukan tarif baru “mulai hari berikutnya” guna merespons masalah-masalah yang diidentifikasi presiden. Berikut adalah “senjata cadangan” yang tersedia di tangan Trump:
1. Section 232 — Keamanan Nasional
Tarif baja, aluminium, dan tembaga yang diberlakukan lewat Trade Expansion Act Section 232 tidak tersentuh putusan MA. Tarif sektor-spesifik Trump yang mengandalkan otoritas hukum terpisah, seperti baja, aluminium, dan tembaga, tidak menjadi subjek gugatan dan tetap berlaku. Trump bisa memperluas cakupan Section 232 ke lebih banyak komoditas dengan klaim keamanan nasional.
2. Section 301 — Praktik Dagang Tidak Adil
Undang-undang ini memungkinkan Presiden mengenakan tarif terhadap negara yang dianggap melakukan praktik dagang tidak adil. Ini adalah jalur yang digunakan era Obama dan Bush. Prosesnya lebih panjang — membutuhkan investigasi dan konsultasi Kongres — tetapi secara hukum jauh lebih kuat.
3. Mendesak Kongres untuk Legislasi Tarif Baru
Ini adalah jalur paling konstitusional, namun paling rumit secara politik. Speaker DPR Mike Johnson tampak membuka pintu untuk opsi ini, menyatakan bahwa Kongres dan pemerintahan Trump “akan menentukan jalan terbaik ke depan dalam beberapa minggu mendatang.” Namun tarif baru lewat Kongres butuh dukungan mayoritas — di tengah fakta bahwa DPR sebelumnya sudah memilih untuk membatalkan tarif Trump pada awal Februari.
4. Abaikan Putusan — Opsi Paling Berbahaya
Opsi yang paling kontroversial dan berbahaya secara konstitusional. Greer pernah menyatakan Trump berencana untuk “mengabaikan putusan” dan segera memberlakukan tarif baru. Para pakar hukum tata negara memperingatkan langkah seperti ini akan memicu krisis konstitusional yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Amerika. The New Republic mencatat dengan tajam: “Tidak ada ‘backup plan’ yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung — itulah justru inti dari keberadaan pengadilan tertinggi.”
