Dampak Politik: Karma Pemilu Sela 2026?
Para analis mencatat bahwa tarif Trump terbukti menjadi masalah ekonomi terbesar Partai Republik menjelang pemilu sela 2026. Seberapa besar masalah ekonomi itu terkait tarif masih diperdebatkan — namun yang jelas, putusan MA ini setidaknya menghapus satu variabel besar dalam persamaan yang tidak menguntungkan Trump dan GOP.
Partai Republik sendiri selama setahun terakhir sebagian besar “menahan hidung” saat Trump menerapkan pajak impor besar-besaran yang bertentangan dengan ortodoksi perdagangan bebas yang sudah lama dianut GOP. Kini, dengan putusan MA ini, perpecahan itu mungkin akan semakin terbuka ke permukaan — terutama jika Trump memaksakan “backup plan” yang berpotensi menabrak batas-batas konstitusional.
📌 POIN KUNCI
- Trump sebut putusan MA sebagai “disgrace” dan klaim punya “backup plan”
- Reaksi terjadi saat sarapan kerja dengan gubernur — wartawan diusir dari ruangan
- Tarif IEEPA yang dibatalkan telah mengumpulkan $133,51 miliar — 60% dari total tarif Trump
- Senjata cadangan Trump: Section 232, Section 301, legislasi Kongres — semua lebih rumit
- USTR Greer pernah sinyal: Trump siap abaikan putusan dan terapkan tarif baru keesokan harinya
- Dua hakim yang Trump tunjuk sendiri — Gorsuch dan Barrett — memihak mayoritas melawan Trump
- Potensi refund ke perusahaan AS: >$175 miliar menurut Penn-Wharton Budget Model
Babak Selanjutnya: Pertarungan Belum Selesai
Putusan Mahkamah Agung ini bukan akhir dari perang tarif Trump — ini hanyalah akhir dari babak pertama. Dalam beberapa hari ke depan, dunia akan menyaksikan apakah Trump benar-benar memiliki “backup plan” yang kredibel, atau apakah ia akan mencoba langkah yang lebih berbahaya: mengabaikan keputusan pengadilan tertinggi negaranya sendiri.
Yang pasti, bagi para pemimpin dunia yang baru saja menandatangani perjanjian dagang dengan Washington — termasuk Presiden Prabowo Subianto yang baru kemarin menyepakati tarif AS-Indonesia — hari-hari ke depan akan menjadi ujian nyata: seberapa kuat kata-kata seorang presiden yang baru saja dikoreksi oleh Mahkamah Agungnya sendiri.
Artikel ini disusun berdasarkan laporan CNN, NBC News, CNBC, The New Republic, Mediaite, The Mirror US, dan Newsweek pada 20 Februari 2026.
