close

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

SERUJI.CO.ID – Kementerian kesehatan merilis 6771 kepala keluarga buang air besar sembarangan di Bekasi. Jumlah itu sangat tinggi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan “topping off” perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun.

Rumah dan apartment di Meikarta dikembangkan di atas lahan 84 Ha, nanti akan dikembangkan terus menjadi 500 Ha. Dalam berbagai catatan digital, kawasan ini akan dikembangkan terus hingga mencapai 2000 Ha.

Dalam promosinya, pihak pengembang meyakinkan bahwa Maikarta dapat ditempuh dalam tempo menit dari Jakarta, karena akan ada kereta api super cepat Jakarta-Bandung dari negara dan juga pemerintah republik sedang membangun tol bertingkat untuk, antara lain tentunya, memudahkan orang mencapai Meikarta.

Lippo mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan yang baik. Mereka ingin membantu Indonesia mengatasi kekurangan rumah (Backlog) yang di awal rezim Jokowi berkisar 11 sampai dengan 14 juta rumah. Pada tahun lalu, James Ryadi mengatakan bahwa dia memiliki kesamaan visi dengan ” Coutry Garden, Danga Bay” Johor, Malaysia, yakni mengembangkan raksasa pengadaan rumah dan kawasan pemukiman (9000 tower).


Untuk harga lahan kawasan perumahan, Meikarta mematok harga 12,5 juta permeter persegi. Sedang unit apartment dalam jejak digital terinfokan sekitar 350 juta-an, satu kamar plus dua kamar tidur.

Lalu, siapakah sasaran market perumahan super luas Meikarta ini?

Buruh dan Rumah

Buruh buruh miskin informal di Bekasi mungkin adalah bagian masyarakat yang buang BAB sembarangan, seperti disinggung di atas. Mungkin ya mungkin. Buruh-buruh miskin adalah buruh yang hidupnya berdesak-desakan dalam rumah-rumah kumuh, miskin sanitasi. Di tempat inilah mereka mereproduksi tenaganya untuk bisa “di jual” ke pasar tenaga kerja.

Namun, berpikir buruh yang, misalnya, bekerja sepuluh tahun akan bisa memiliki rumah di Meikarta, juga sebuah “fallacy” (diluar akal). Kemahalan tentunya.

Sudah satu dekade ini isu pemilikan rumah bagi buruh dan kaum marginal terhempas persoalan lahan yang mahal. Dari jejak digital yang ada, Yusril Izha, Erani Yustika (Indep), Faisal (Core), Ikatan Ahli Perencanaan, misalnya, menyoroti ketimpangan pemilikan lahan. Dimana segelintir pengembang menguasasi lahan-lahan strategis. Pemerintah hanya mengeluh untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kurang mampu (MBR) karena kesulitan lahan. Sebaliknya pengembang berebut menguasai lahan-lahan strategis puluhan ribu hektar demi kontinuitas perusahaan mereka.

Dengan mahalnya harga lahan dan kemudian rumah, berharap buruh menuntut rumah adalah hal musykil. Dalam tuntutan buruh untuk dipenuhinya 84 item komponen upah, buruh hanya mencantumkan kontrak alias sewa rumah dalam dimensi “papan”, bukan upaya pemilikan.

Di masa lalu, pengadaan perumahan buruh adalah tanggung jawab perusahaan dan buruh. Saat itu cara pandang bahwa buruh sebagai mitra pengusaha dalam hubungan industrial sangat vital. Buruh dianggap sumber kemajuan pabrik. Sehingga, buruh harus diperlakukan dengan layak.

Pemerintah juga, melalui kementerian tenaga kerja, kementerian perumahan BPKS-KT (Jamsostek) serta BTN mendorong terwujudnya perumahan buruh terjangkau. Kementerian naker misalnya memastikan adanya porsentase 10-40 persen setiap kawasan industri dikhususkan buat rumah sedehana. Plus kementerian perumahan mengatur keseimbangan pola pengadaan rumah 1:3:6, agar setiap 1 rumah mewah didampingi 3 rumah sedang dan 6 rumah untuk orang miskin. Negara juga mengendalikan Kasiba (Kawasan siap bangung) dan Lasiba (Lahan siap bangun).

Namun, itu dulu. Saat ini, negara tidak berdaya atau bahkan tidak peduli. Buruh, sebagai tenaga kerja produktif bangsa kita, terjebak dengan upah murah. Mereka hanya hidup sebatas berproduksi untuk bisa “menjual” tenaganya ke “labor market”. Kenaikan upah ditekan agar tidak melebihi inflasi tahunan.

Buruh yang tidak punya daya beli, di satu sisi, dihadapkan dengan mahalnya harga lahan di sisi lain, mengakibatkan buruh kurang punya harapan untuk memiliki rumah layak seumur hidupnya.

Pemerintah pada tahun 2017 lalu me “launching” pembangunan 6000 unit Rusunami (9 tower) di Serpong untuk buruh. Diantara jutaan buruh yang butuh rumah, angka 6000 unit itu bak “berharap setetes air dalam kehausan”.

Lahan dan Negara

Mahathir telah menyerang keberadaan Danga Bay, Johor Malaysia. Mahathir memastikan tidak mendukung projek itu. Menurut Mahathir projek itu bukan buat rakyat Malaysia. Tidak ada gunanya. Langkah pertama Mahathir adalah tidak memberikan ijin tinggal buat pembeli Singapore, Asean dan China. Tindakan Mahathir ini telah menghancurkan projek “tetangga” yang dibanggakan James Riady itu.

Indonesia tentu tidak punya Mahathir. Karena Mahathir “terlahir kembali” untuk menyelamatkan bangsa Melayu dari kepunahan (Indonesia mungkin akan punah, mungkin).

Di Indonesia, Anies Baswedan sudah “mematikan” projek reklamasi, sebuah kawasan elit perumahan orang-orang kaya. Anies dalam kampanye pilgub mengkaitkan bahwa faktor geopolitik dan sasaran penjualan merupakan salah satu alasannya tidak menyukai reklamsi Jakarta. Tapi, Anies hanya di Jakarta. Dia tidak bisa merepresentasikan negara.

Persoalan bangsa ini adalah ketika lahan-lahan kita dikuasasi segelintir orang, yang menurut Yusril Izha hanya 0,2% orang menguasasi 74% lahan Indonesia. Atau menurut CORE hanya 60 perusahan properti menguasai hampir seluruh lahan-lahan strategis perkotaan.

Penguasaan lahan di kota dan sekitar tanpa upaya negara mengambil kembali, dan mengontrol distribusi serta kegunaannya, adalah sebuah kejahatan. Tugas negara bukanlah (hanya) memberikan sertifikat tanah pada orang-orang yang punya tanah. Namun, negara adalah kekuatan untuk memberikan tanah murah pada rakyatnya. Sehingga kewajiban negara menyediakan rumah bagi rakyat bisa selanjutnya terjadi.

Penutup

Persoalan lahan adalah kata kunci. Sedangkan pembangunan rumah dapat dilakukan dengan startegi “long live investment“. Ayah saya dulu membangun rumahnya hampir dua puluh tahun. Sebagai guru, tahapan pertama dia adalah membeli tanah murah. Tahap selanjutnya adalah mencicil pembangunannya, dari mulai pondasi, tembok, kamar demi kamar, atap demi atap hingga selesai.

Dalam skala komunitas, pembangunan rumah swadaya pernah populer dikalangan buruh dan karyawan tahun 70an dan 80an. Koperasi buruh menjadi developer sekaligus kontraktor. Sekarang? Setelah lahan dijadikan alat bisnis dan spekulasi, hampir tidak ada lahan murah lagi.

Jika situasi ini terus berlangsung, kontrol tanah dan harga tanah ada pada pengembang, maka negara tidak bekerja untuk rakyat. Dalam penafsiran negara versi Marxian dan Pluralism (seperti dalam tulisan-tulisan saya sebelumnya), itu sesungguhnya makna negara adanya dalam pengertian “negara adalah kaki tangan kapitalis untuk memperkaya orang kaya”. Itu adalah kejahatan negara.

Ke depan, negara diharapkan bukan ada untuk hadir dalam peresmian2 ala Meikarta. Namun, harus hadir untuk menguasai tanah bagi rakyat dan memastikan buruh dan rakyat miskin memiliki rumah.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

KPAI Sayangkan Jatuhnya Korban Anak Dalam Peristiwa Kerusahan di Jakarta

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyayangkan ada anak yang menjadi korban dalam bentrok antara massa dengan aparat keamanan di Jakarta pada Rabu (22/5).

KPAI Minta Polisi Usut Dalang Yang Memobilisasi 14 Remaja Untuk Ikut Aksi di Bawaslu

"Kami meminta polisi mengungkap secara cepat dan cermat. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku eksploitasi anak," kata Susanto

Dompet Dhuafa Sesalkan Tindakan Represif Oknum Aparat Pada Tim Medis

"Kami menyayangkan tindakan represif oknum kepolisian yang berlebihan terhadap tim medis," kata Imam

BPN Undur ke MK, Pengamat: Dulu Mau Bawa 10 Truk Bukti, Satu Pun Tidak Muncul

"Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul," kata Ari

Industri Pariwisata di Teluk Kendari Terancam Akibat Pendangkalan

Teluk Kendari yang dilengkapi sejumlah lokasi wisata dan pelabuhan nusantara serta tempat pendaratan cargo antarpulau, posisinya kini terancam menjadi daratan. Kenyataan itu membuat banyak pengelola industri wisata di kawasan teluk Kendari resah.

Polres Sampang Selidiki Dalang Pembakaran Mapolsek Tambelangan

SAMPANG, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur, mulai...

BPN Undur ke MK, Pengamat: Dulu Mau Bawa 10 Truk Bukti, Satu Pun Tidak Muncul

"Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul," kata Ari

TERPOPULER

Polisi Bersama Ulama FPI Halau Massa Perusuh Yang Terbukti dari Luar Petamburan

"Perusuh ini bukan dari Jakarta dan bukan dari Petamburan, dari pagi tadi kami bersama tokoh-tokoh FPI, juga kami dibantu para ulama untuk menghalau mereka," kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Hariyadi

Polisi Curiga Massa Yang Rusuh Malam Hari di Bawaslu, Bukan Massa Aksi Damai Sebelumnya

Menurut Kapolres massa aksi yang dibubarkan tidak berperangai sama dengan massa yang sejak sore berdemo. Massa aksi pendemo di depan Gedung Bawaslu sempat membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 20.30 WIB.

Personel TNI Berbagi Makanan Berbuka Puasa dengan Peserta Aksi di Bawaslu

Aksi simpatik itu menuai simpati dari para peserta aksi. "Masya Allah, hidup TNI," ujar seorang peserta aksi seraya tersenyum haru.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama