KPU Donggala Upayakan Santunan Sekitar Rp30 Juta Kepada Keluarga Ketua KPPS

DONGGALA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mengupayakan santunan kurang lebih senilai Rp30 Juta untuk salah seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Tambu Kecamatan Balaesang, Alm. Arif.

Arif dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (14/5) dini hari sekitar pukul 00.15 WITA. Ia meninggal dalam perjalan dari Desa Tambu ke salah satu rumah sakit di Kota Palu.

“Sebagaimana surat edaran KPU, maka santunan akan di berikan kurang lebih sekitar di atas Rp30 Juta,” ucap Ketua KPU Donggala, Unggul, Selasa (14/5).

Saat ini, KPU Donggala tengah memproses berkas ahli waris agar bisa mendapat santunan duka kategori meninggal dunia.

Unggul mengaku mendapat kabar dari pihak keluarga korban bahwa Arif yang bertugas sebagai Ketua KPPS pada Pemilu 2019 di salah satu TPS di Desa Tambu, telah meninggal dunia pada Selasa (14/5) dini hari sekitar pukul 00.15 WITA.

“Iya, sesuai dengan kabar yang saya terima di sebutkan bahwa Ketua KPPS di Desa Tambu Kecamatan Balaesang meninggal dunia sekitar jam 12.15 malam ini (Selasa dini hari). Kejadian meninggal di perjalanan saat di rujuk ke rumah sakit di Palu dan sekarang ada di Puskesmas Batusuya,” ujar Unggul.

Arif sempat di larikan atau dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palu dari Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Namun, dalam perjalanan menuju Kota Palu, Arif menghembuskan nafas terakhir dan akhirnya di rawat di Puskesmas Desa Batusuya Kecamatan Sindue.

Arif berusia 46 tahun, beragama Islam. Kesehariannya ia sebagai seorang wiraswasta. Arif di kabarkan mengalami kelelahan dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua KPPS.

Rabu, 17 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, Arif mulai kritis dan kejadian itu di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana ia bertugas. Saat itu, Arif langsung di bawa ke rumahnya. Arif meninggalkan lima orang keluarga terdiri dari istri dan empat anak.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.