Kerusuhan Pascapengumuman Pilpres, Ganjar Pranowo Sebut Ada Provokator

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut ada pihak yang memprovokasi massa sehingga membuat kerusuhan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 21-22 Mei 2019 pascapengumuman hasil Pilpres tahun ini.

“Ada sengkuni yang memprovokasi, mereka ingin sesama anak bangsa berselisih, ada settingan tertentu yang sengaja membuat rusuh republik ini. Saya mengutuk keras pola-pola semacam ini, maka Polri dibantu TNI harus mengusut siapa yang mengotaki perusuh ini,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (23/5).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menduga para perusuh dikendalikan oleh sengkuni atau pihak yang memprovokasi massa dengan narasi tertentu sehingga membuat mereka menjadi tidak percaya dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Selain itu, adanya pengerahan massa tak dikenal dari luar Jakarta dan ditemukannya amplop berisi uang, batu-batu di sebuah mobil ambulans, dan senjata api membuktikan para perusuh ini dikendalikan oleh pihak tertentu yang memiliki niat tidak baik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Ganjar mendukung penuh langkah aparat keamanan menangkap para perusuh di Jakarta.

Menurut dia, pihak-pihak yang membuat kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta tersebut kelompok liar yang ingin menceraiberaikan NKRI.

Hal itu karena Ganjar berpegang pada penuturan Prabowo Subianto pada konferensi pers di kediamannya di Kertanegara pada Selasa (21/5).

Saat itu Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan melakukan upaya hukum sesuai konstitusi dengan menggugat hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA:  Tanggapi Tudingan PKB, PDIP Surabaya: Jika Tidak Ada Bukti, Akan Kami Lawan

Prabowo juga menyeru kepada seluruh pendukungnya untuk tetap tertib. Ia mengarahkan relawan dan simpatisan mencari keadilan sesuai konstitusi, tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilaksanakan dengan damai berakhlak dan konstitusional.

“Kalau Pak Prabowo sudah bilang akan ke MK dan menyerukan pendukungnya tertib, berarti kalau masih ada yang rusuh kan massa liar. Saya mendukung kepolisian yang di-back up penuh TNI untuk menangkap para perusuh itu,” ujarnya.

Ganjar sejak awal mendorong masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilu dengan lapang dada, sportif, dan ksatria. Apabila ada yang tidak puas, konstitusi telah menyediakan jalur yakni menggugat ke MK.

“Kalau mengikuti mekanisme, rakyat akan tenang. Sayangnya ada yang memprovokasi dengan istilah people power-nya itu, massa kalau sudah di jalan kan mudah digosok, jadilah bentrok seperti ini,” katanya.

Melihat kondisi yang seperti itu, Ganjar mengajak seluruh elit politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus bertindak cepat untuk mengademkan suasana.

“Sekarang semua membutuhkan ketenangan batin, ketenangan hati. Maka saya saya minta para tokoh ayo segera mengademkan situasi dengan menunjukkan kedamaian. Kami rindu dan sangat berharap Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa bersalaman, berfoto bersama dan saling berangkulan untuk mendinginkan situasi ini,” ujarnya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

“Duit Ostrali”

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi