JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan untuk mendukung pemerintah melawan gerakan radikalisme, terutama kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara di luar NKRI.

“Sejak dulu kita mendukung pemerintah yang sah. Saat ini kami berkonsolidasi membantu negara, presiden dalam hal ini, untuk melawan kelompok radikalisme,” kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pimpinan pusat dan wilayah se-Indonesia usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut mengatakan kedatangan pimpinan GP Ansor ke Istana untuk memberikan informasi terkait masih banyak kelompok-kelompok radikalisme di beberapa daerah yang kini terkonsolidasi menjelang Pilpres.

Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima GP Ansor di Istana

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan-gerakan yang ingin mendirikan negara di luar NKRI.

“NKRI harus tegak berdiri secara utuh,” tegasnya.

Ia juga menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras, namun tidak boleh ada orang yang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.

“Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangkan negara lain selain NKRI,” tegasnya.

Baca juga: Polemik Muslim Uighur, GP Ansor Tak Setuju Pelabelan Pemerintah Tiongkok Anti-Islam

Yaqut juga menyinggung bahwa kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya.

“Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan,” tegasnya.

Ia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme.

Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.

“Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur,” katanya.

Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme.

Saat menerima pengurus GP Ansor itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Ant/SU05)