GP Ansor Temui Jokowi Laporkan Kelompok Radikal Terkonsolidasi Jelang Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan untuk mendukung pemerintah melawan gerakan radikalisme, terutama kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara di luar NKRI.

“Sejak dulu kita mendukung pemerintah yang sah. Saat ini kami berkonsolidasi membantu negara, presiden dalam hal ini, untuk melawan kelompok radikalisme,” kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pimpinan pusat dan wilayah se-Indonesia usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut mengatakan kedatangan pimpinan GP Ansor ke Istana untuk memberikan informasi terkait masih banyak kelompok-kelompok radikalisme di beberapa daerah yang kini terkonsolidasi menjelang Pilpres.

Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima GP Ansor di Istana

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan-gerakan yang ingin mendirikan negara di luar NKRI.

“NKRI harus tegak berdiri secara utuh,” tegasnya.

Ia juga menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras, namun tidak boleh ada orang yang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.

“Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangkan negara lain selain NKRI,” tegasnya.

Baca juga: Polemik Muslim Uighur, GP Ansor Tak Setuju Pelabelan Pemerintah Tiongkok Anti-Islam

Yaqut juga menyinggung bahwa kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya.

“Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan,” tegasnya.

Ia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme.

Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.

“Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur,” katanya.

Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme.

Saat menerima pengurus GP Ansor itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Ant/SU05)

106 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close