GP Ansor Temui Jokowi Laporkan Kelompok Radikal Terkonsolidasi Jelang Pemilu


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan untuk mendukung pemerintah melawan gerakan radikalisme, terutama kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara di luar NKRI.

“Sejak dulu kita mendukung pemerintah yang sah. Saat ini kami berkonsolidasi membantu negara, presiden dalam hal ini, untuk melawan kelompok radikalisme,” kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pimpinan pusat dan wilayah se-Indonesia usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut mengatakan kedatangan pimpinan GP Ansor ke Istana untuk memberikan informasi terkait masih banyak kelompok-kelompok radikalisme di beberapa daerah yang kini terkonsolidasi menjelang Pilpres.

Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima GP Ansor di Istana

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan-gerakan yang ingin mendirikan negara di luar NKRI.

“NKRI harus tegak berdiri secara utuh,” tegasnya.

Ia juga menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras, namun tidak boleh ada orang yang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.

“Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangkan negara lain selain NKRI,” tegasnya.

Baca juga: Polemik Muslim Uighur, GP Ansor Tak Setuju Pelabelan Pemerintah Tiongkok Anti-Islam

Yaqut juga menyinggung bahwa kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya.

“Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan,” tegasnya.

Ia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme.

Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.

“Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur,” katanya.

Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme.

Saat menerima pengurus GP Ansor itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Ant/SU05)

106 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close