Berdagang Kemiskinan

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle


SERUJI.CO.ID – Sejak minggu lalu perdebatan di medsos terkait turunnya jumlah orang miskin sebanyak 630.000 jiwa, menjadi di bawah 10% (menjadi 9,8 % atau berjumlah 25,95 juta jiwa), sangat menyita banyak perhatian.

Pemerintah mengklaim bahwa penurunan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang puluhan tahun, dari 1999, dan dari rezim demi rezim. Kata pemerintah, hanya di rezim Jokowi ini kemiskinan bisa di entaskan di bawah “dua digit”. Sebuah “story of success” yang tidak mampu dicapai pemerintah sebelumnya.

Pro-kontra langsung saja terjadi. Proponen bangga dan yakin bahwa ukuran kemiskinan dan hasil (angka) orang miskin yang dirilis BPS tersebut adalah kredibel. Sedangkan opponen menganggap pasti ada kesalahan dalam data ini. Sebab, menurutnya, secara kualitatif rakyat merasa ekonomi semakin sulit, harga harga pada naik, dan lapangan pekerjaan juga semakin sulit.

Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada berita rakyat busung lapar dan mati karena kelaparan di Asmat dan Bintang, Papua, awal tahun ini, serta di Seram, Maluku, beberapa hari lalu memghantui kita, tapi kemiskinan menurun? Bagaimana keluar dari kemiskinan tanpa lapangan kerja?

Selain debat hal di atas, beberapa orang pentingpun tak luput dari kekhilafan, ketika mengaitkan ukuran dollar kemiskinan pada harga pasar, padahal dollar yang dianut adalah dollar PPP (Purchasing Power Parity).

Mengukur Kemiskinan

Tugas orang orang statistik adalah mengukur data kuantitatif. Namun, konsep yang akan diukur merupakan tugas orang orang politik, pemerintah dan kaum akademis. Untuk itulah Sarkozy, mantan Presiden Prancis, misalnya, mengundang 20-an professor doktor dari Universitas ternama di Amerika dan Eropa, satu dari India, plus lembaga UNDP, OECD, INSEEE, bertemu di Paris, 2008, untuk merumuskan “bagaimana mengukur” soal kemiskinan itu.

Komisi untuk mengukur ini dinamai “The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)” atau juga, sebagai “the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission”.

Nama Stiglitz dan Amartya Sen sudah tidak terbantahkan lagi sebagai pemikir dunia isu ekonomi dan kesejahteraan ini. Sedang Fitoussi, sangat beken di Prancis dalam isu ini.

Komisi ini muncul disaat ekonomi krisis 2008. Ketika semua lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia hancur luluh berantakan. Ketika lembaga lembaga statistik dan akunting gagal memprediksi situasi ekonomi yang selalu diklaim mempunyai fundamental yang bagus. Tahun 2008 adalah tahun terburuk dunia, karena kehancuran ekonomi berada di pusat kapitalisme, barat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

“Duit Ostrali”

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close