Berdagang Kemiskinan

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle

SERUJI.CO.ID – Sejak minggu lalu perdebatan di medsos terkait turunnya jumlah orang miskin sebanyak 630.000 jiwa, menjadi di bawah 10% (menjadi 9,8 % atau berjumlah 25,95 juta jiwa), sangat menyita banyak perhatian.

Pemerintah mengklaim bahwa penurunan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang puluhan tahun, dari 1999, dan dari rezim demi rezim. Kata pemerintah, hanya di rezim Jokowi ini kemiskinan bisa di entaskan di bawah “dua digit”. Sebuah “story of success” yang tidak mampu dicapai pemerintah sebelumnya.

Pro-kontra langsung saja terjadi. Proponen bangga dan yakin bahwa ukuran kemiskinan dan hasil (angka) orang miskin yang dirilis BPS tersebut adalah kredibel. Sedangkan opponen menganggap pasti ada kesalahan dalam data ini. Sebab, menurutnya, secara kualitatif rakyat merasa ekonomi semakin sulit, harga harga pada naik, dan lapangan pekerjaan juga semakin sulit.

Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada berita rakyat busung lapar dan mati karena kelaparan di Asmat dan Bintang, Papua, awal tahun ini, serta di Seram, Maluku, beberapa hari lalu memghantui kita, tapi kemiskinan menurun? Bagaimana keluar dari kemiskinan tanpa lapangan kerja?

Selain debat hal di atas, beberapa orang pentingpun tak luput dari kekhilafan, ketika mengaitkan ukuran dollar kemiskinan pada harga pasar, padahal dollar yang dianut adalah dollar PPP (Purchasing Power Parity).

Mengukur Kemiskinan

Tugas orang orang statistik adalah mengukur data kuantitatif. Namun, konsep yang akan diukur merupakan tugas orang orang politik, pemerintah dan kaum akademis. Untuk itulah Sarkozy, mantan Presiden Prancis, misalnya, mengundang 20-an professor doktor dari Universitas ternama di Amerika dan Eropa, satu dari India, plus lembaga UNDP, OECD, INSEEE, bertemu di Paris, 2008, untuk merumuskan “bagaimana mengukur” soal kemiskinan itu.

Komisi untuk mengukur ini dinamai “The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)” atau juga, sebagai “the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission”.

Nama Stiglitz dan Amartya Sen sudah tidak terbantahkan lagi sebagai pemikir dunia isu ekonomi dan kesejahteraan ini. Sedang Fitoussi, sangat beken di Prancis dalam isu ini.

Komisi ini muncul disaat ekonomi krisis 2008. Ketika semua lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia hancur luluh berantakan. Ketika lembaga lembaga statistik dan akunting gagal memprediksi situasi ekonomi yang selalu diklaim mempunyai fundamental yang bagus. Tahun 2008 adalah tahun terburuk dunia, karena kehancuran ekonomi berada di pusat kapitalisme, barat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.