Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat


SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali akan mengadakan Kongres Ikatan Keluarga Alumni (IKA) ITS yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 14-16 November 2019.

Dalam kongres yang berlangsung empat tahun sekali ini, akan dipilih dan ditetapkan Ketua Umum (Ketum) IKA ITS periode 2019-2023.

Ketua Senat IKA ITS, Ridwan Hisjam menjelaskan bahwa berbeda dari pemilihan Ketum IKA ITS pada kongres sebelumnya, pada Kongres 2019 ini pemilihan akan dilakukan dua tahap, yakni tahap penjaringan dan tahap pemilihan.

“Tahap penjaringan akan dilakukan dengan sistem One Man One Vote (OMOV), dimana bakal calon ketua akan dipilih langsung oleh alumni untuk kemudian dibawa ke Kongres IKA ITS,” kata Ridwan Hisjam saat acara sosialisasi Calon Ketua Umum IKA ITS di Surabaya, Sabtu (12/10).

Pemilihan OMOV, imbuh pria yang akrab disapa Cak Tatok ini, dilakukan secara online lewat sistem data base yang telah disediakan yang bernama MIDA. “Alumni yang bisa memilih adalah yang sudah terdaftar di MIDA dan sudah terverifikasi,” ujarnya.

Lewat OMOV yang akan berlangsung dari 14-20 Oktober tersebut, sebanyak 5 alumni dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai calon Ketua Umum IKA ITS yang akan dibawa ke Kongres IKA ITS untuk dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres sebagai Ketua Umum IKA ITS periode 2019-2023.

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

“Nama-nama yang dijaring di OMOV akan dibawa ke Senat IKA ITS, nanti Senat akan mempelajarai nama-nama tersebut, dan melihat PDLT-nya, dan bisa saja jika ada masalah, misal terkait pidana, ada nama yang dicoret dan tidak dibawa ke Kongres,” jelasnya.

Pria yang juga salah satu kandidat bakal calon Ketum IKA ITS ini menegaskan, bahwa Senat IKA ITS berwenang untuk melakukan itu sesuai aturan yang ada.

“Namun, tentu tidak sembarangan Senat melakukan hal tersebut, pasti ada pembahasan dan pendapat dari 11 anggota Senat yang ada sebelum diputuskan,” tukasnya.

Penjelasan Ridwan Hisjam tersebut, sempat dipertanyakan oleh Ferry Koto salah satu alumni ITS yang hadir di acara sosialisasi tersebut.

Ferry yang merupakan alumni ITS dari Teknik Elektro dan juga salah satu pengurus PP IKA ITS periode 2011-2015 menyatakan bahwa kalau melihat AD/ART IKA ITS dan juga Peraturan Organisasi IKA ITS tentang Tata Cara Pemilihan Ketum IKA ITS 2019-2023, maka hasil OMOV mestinya sudah tidak dapat lagi dianulir oleh siapapun dan lembaga apapun di IKA ITS.

“Kalau mau dievaluasi PDLT, mestinya sebelum para bakal calon ditetapkan oleh PPPKU (Panitia Penyelenggara Pemilihan Ketua Umum). Jika sudah ditetapkan dan sah sebagai bakal calon yang akan dipilih dalam OMOV maka mestinya sudah tidak ada masalah PDLT, semua bakal calon sudah clear,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, adalah tidak lazim dan menyimpang dari alasan filosofis kenapa diadakan OMOV jika alumni yang punya hak suara dan sudah menggunakan hak suaranya secara benar, tiba-tiba dianulir oleh Senat karena alasan PDLT.

“Kebetulan saya pimpinan sidang pada Kongres IKA ITS 2011 yang membahas soal OMOV, secara filosofis tujuan diadakan OMOV tersebut adalah wujud partisipasi dan rasa memiliki Alumni ITS atas IKA ITS, dan saat mereka sudah berikan suaranya, jangan ada lagi lembaga yang merampasnya,” tegas Ferry.

Namun, di acara yang dihadiri berbagai alumni ITS tersebut, Ridwan Hisjam yang juga politisi senior Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Senat masih memiliki kewenangan untuk menilai PDLT para kandidat hasil dari OMOV.

“Karena aturannya memang demikian, dan kandidat ini sebenarnya kan belum disahkan sebagai calon ketua Umum IKA ITS. Senat IKA lah yang berwenang menentapkan berdasarkan hasil OMOV dan evaluasi PDLT,” tegasnya.

Sementara itu, dari pantauan SERUJI di portal alumniits.com yang memuat Peraturan Organisasi IKA ITS Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS Periode 2019-2023, tidak ditemukan pasal yang mengatur bahwa Senat IKA ITS memiliki kewenangan menganulir hasil OMOV.

Dalam pasal 6 peraturan tersebut, hanya disebutkan bahwa Senat IKA ITS menetapkan 5 (lima) peringkat teratas suara terbanyak hasil penjaringan OMOV sebagai calon Ketua Umum IKA ITS yang akan dibawa ke Kongres.

Pasal 6 Aturan Organisasi IKA ITS tentang Tata Cara Pemilihan Ketum IKA ITS 2019-2023.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close