Memetik Makna Cerita “Pilanduk dan Biawak”


SERUJI.CO.ID – Ada beragam cerita rakyat nusantara, termasuk urang Banjar Kalimantan Selatan tempo dulu yang mengandung nilai-nilai filosofi dan bermakna yang bisa menjadi renungan serta pelajaran bagi masyarakat hingga kini.

Cerita rakyat Banjar Kalsel yang bisa menjadi i’tibar atau contoh itu seperti “Pilanduk dan Biawak” yang mungkin terlupakan atau kurang disimak dengan baik, serta menjadikannya sebuah pelajaran berharga bagi kehidupan manusia, terutama kaum Muslim.

Pilanduk adalah sebutan urang Banjar Kalsel tempo dulu terhadap pelanduk atau kancil, yang dalam cerita rakyat/dongeng nusantara tergolong binatang cerdik/raja akal serta jenaka.

Sebagaimana hukum kalangan kaum Muslim, pelanduk yang dulu banyak terdapat di hampir seluruh nusantara dan juga di Kalsel, kini mulai langka, tergolong binatang yang halal bagi umat Islam untuk dikonsumsi.

Berbeda dengan biawak, bagi kaum Muslim haram mengonsumsinya, antara lain karena kukunya seperti cakar serta tergolong buas yaitu mangsa binatang yang masih hidup.

Biawak yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air atau jenis ampibi tersebut juga banyak terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu tampaknya belum termasuk satwa langka yang dilindungi undang-undang.

Sebagai indikator belum tergolong binatang langka dan mendapat perlindungan hukum, di kota/daerah tertentu masih ada warga yang menjual sate biawak. Sementara sate pelanduk sulit ditemukan, karena keberadaannya terancam punah sehingga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel hingga tahun 1960-an masyarakat masih ramai “bagarit” atau berburu/mencari pelanduk, terutama di daerah hulu sungai “Banua Anam” di provinsi tersebut.

Namun belakangan, sejak tahun 1980-an hampir tidak terdengar lagi urang Banua Anam bagarit pelanduk, terkecuali “minjangan” atau rusa liar. Menjangan pun belakangan sulit ditemukan di alam bebas, kecuali diusahakan melalui penangkaran.

Daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu bagian dari kawasan Pegunungan Meratus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close