Risiko “Berbaju Agama” di Ruang Publik Yang Majemuk

Oleh: I Gede Joni Suhartawan
Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

Di Pulau Dewata, gejolaknya memuncak ketika diembuskan wacana “Wisata Syariah di Bali”. Masyarakat Bali yang biasa hidup dalam kebersamaan dan toleransi, mengalami goncangan. Terjadilah gejolak keterkejutan yang membuat masyarakat melongo berkepanjangan dan sebagian terjebak pada reaksi potensi keberingasan.

Warga mulai gamang. Senyuman antarumat terasa kehilangan ketulusannya, sampai kemudian pudarlah tradisi baik dan mulia itu.

Mereka takut ngejot dan takut mengucapkan selamat hari raya. Warung-warung yang dengan demonstratif menulis kata “Muslim plus 100% halal” terasa ‘menantang’ bagi umat non-Muslim.

Sebaliknya ada warung bakso babi milik warga Bali yang tak kalah demonstratif menambahkan tulisan: 100% haram! Genderang permusuhan yang selama ini tak pernah terpikirkan, mulai berbunyi. Dan tahulah kita, ini tanda “tidak baik” dalam adab pergaulan dan hidup bersama.

Kini, rona tak gembira dan bimbang tergurat di wajah-wajah warga Muslim Budakeling, manakala mereka membunyikan rebana untuk mengawali prosesi iringan ngaben warga Hindu.

Wajah mereka seolah memberi sinyal, tahun depan mungkin sudah tidak ada lagi atau tidak boleh ada lagi ‘rebana Muslim’ dalam prosesi Ngaben. Bukankah “agama” lebih mulia dari “tradisi”? Dan tahulah kita, ini tanda “tidak baik” dalam adab pergaulan dan hidup bersama.

Tanda-tanda lain tergerusnya toleransi semakin menyesakkan. Beberapa elemen Hindu Bali mendesak pemilik pura dadia untuk membongkar (melenyapkan!) mushola yang sudah telanjur diberi nama Pura Langgar itu.

Bagi mereka, mushola ‘Pura Langgar’ merupakan bentuk kebodohan kakek moyang, sehingga anak cucu perlu ‘merebut’ kembali seluruh area pura. Sebaliknya, banyak warga Muslim berbisik-bisik tentang mushola di area pura tersebut. Mereka berpendapat, mushola memang tidak seharusnya berada di tempat “musyrik” itu.

Hal yang tidak pernah terpikirkan di benak sedang terjadi dan kita tahu ini tanda “tidak baik” dalam hal adab bergaul dan hidup bersama.

Melihat gejala perpecahan itu, syukurlah, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Bali akhirnya meminta maaf atas ide wisata syariah yang sempat diembuskan dan menimbulkan kegaduhan. Perdamaian pun terlaksana lewat kesepakatan Tantular.

Dr. Dadang Hermawan, Ketua MES Bali menandatangai perdamaian bersama tokoh dan elemen organisasi Hindu Bali. Wisata Syariah ditinjau kembali untuk Bali, demikian bunyi salah satu butir kesepakatan.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER