“Post-Truth” Hasilkan Donald Trump di AS, di Indonesia Akan Hasilkan Apa?

Oleh Ferry Koto

SERUJI.CO.ID – Nampaknya era ‘Post-Truth‘ juga sudah melanda Indonesia. Tak terbendung, setelah sejak 2 tahun lalu, 2016, populer di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Di AS ‘Post-Truth’ menjadikan Donald John Trump sebagai Presiden ke-45. Sementara di Inggris, ‘Post-Truth’ memenangkan referendum untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal juga dengan istilah Brexit (Britain Exit).

‘Post-Truth’ adalah situasi dimana perasaan dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta-fakta objektif dalam membentuk opini publik (Oxford Dictionary).

Sederhananya, dalam post-truth semua konsep kebenaran yang sudah mapan, yang menyandarkan pada fakta objektif, sudah tak berlaku lagi. Emosi dan keyakinan pribadilah yang jadi sandaran kebenaran. Ditandai diantaranya dengan maraknya ‘fake news’ dan ‘false news’.

Kehebohan kasus nilai tukar rupiah di media sosial pada Jumat (5/10/2018) lalu, bisa dijadikan contoh ‘Post-Truth’ telah masuk juga ke Indonesia dalam kontestasi politik, seperti yang terjadi di AS saat Donald Trump berhadapan dengan Hillary Clinton.

Opini dibentuk seolah-olah rupiah telah jatuh ke Rp15.400 per dolar AS lewat ‘fake news’. Berita ini diamini sebagai sebuah fakta karena perasaan dan keyakinan pribadi sekelompok orang yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Dan disebarkan di berbagai media sosial juga aplikasi kirim pesan dengan ‘caption’ ber-tone seragam “Rupiah telah jatuh”. Tone yang bisa diraba tujuannya sebagai kampanye negatif bagi pemerintah -dalam hal ini petahana, Jokowi.

Berita sebuah portal online yang memberitakan nilai tukar rupiah tembus Rp15.400 pada Jumat (5/10/2018), faktanya rupiah di pasar sopt masih berada di Rp15.121 per dolar AS.

Padahal fakta objektifnya nilai tukar pada Jumat tersebut masih bertengger di Rp15.100-an. Setelah heboh, media yang memberitakan kemudian menambahkan alinea baru di beritanya bahwa nilai tukar Rp15.400 yang mereka beritakan adalah nilai tukar di pasar NDF (Non Deliverable Forward).

Hal yang sama terjadi sejak Sabtu (6/10/2018) lalu. Sebuah media merilis ‘False News’, entah disengaja atau tidak, yang berjudul “Tim Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Pakai Isu Ekonomi Jadi Alat Politik”. Judul berita ini langsung diamini oleh kubu Prabowo sebagai amunisi menyerang kubu Jokowi dengan membangun opini bahwa petahana tak kapable di isu ekonomi.

Padahal, jika dibaca secara seksama isi berita yang mengutip pernyataan Hasto Kristiyanto, dari TKN Jokowi, tak ada satupun pernyataannya yang berkorelasi dengan judul yang dibuat media.

Inilah ‘Post-Truth’. Kita tak lagi berhadapan dengan kebenaran-kebenaran objektif tapi lebih memilih keyakinan dan perasaan pribadi sebagai pembenar.

Sama saja dengan pembentukan opini yang dilakukan Staf Khusus KSP, Ali Muchtar Ngabalin terkait gerakan #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu. Ngabalin menyebut gerakan tersebut adalah makar, dan diamini kelompok yang sekeyakinan dengannya. Padahal faktanya gerakan tersebut hanyalah gerakan rakyat yang menyampaikan aspirasi yang semestinya dilindungi aparat sebagaimana perintah UU. Realitasnya kemudian, aparat malah membubarkan/melarang deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Berita yang tidak berkorelasi antara isi dan judul yang kemudian digunakan untuk membangun opini menyerang lawan politik.

‘Post-Truth’ telah masuk ke Indonesia. Dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung saat ini, nampaknya tak kan terhindar mulai banyak opini dibangun tidak berdasarkan fakta objektif, tapi bersandar pada keyakinan dan perasaan kelompok yang terlibat dukung mendukung. Yang memiliki kesamaan kepentingan. Kepentingan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Jika di AS ‘Post-Truth’ menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden. Sementara di Inggris memenangkan pendukung Brexit untuk keluar dari UE. Lantas apa nanti hasilnya di Indonesia pada pilpres 2019?

Mari kita simak dengan seksama dengan tetap merawat akal sehat.

(SU01)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy