“Post-Truth” Hasilkan Donald Trump di AS, di Indonesia Akan Hasilkan Apa?

Oleh Ferry Koto

SERUJI.CO.ID – Nampaknya era ‘Post-Truth‘ juga sudah melanda Indonesia. Tak terbendung, setelah sejak 2 tahun lalu, 2016, populer di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Di AS ‘Post-Truth’ menjadikan Donald John Trump sebagai Presiden ke-45. Sementara di Inggris, ‘Post-Truth’ memenangkan referendum untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal juga dengan istilah Brexit (Britain Exit).

‘Post-Truth’ adalah situasi dimana perasaan dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta-fakta objektif dalam membentuk opini publik (Oxford Dictionary).

Sederhananya, dalam post-truth semua konsep kebenaran yang sudah mapan, yang menyandarkan pada fakta objektif, sudah tak berlaku lagi. Emosi dan keyakinan pribadilah yang jadi sandaran kebenaran. Ditandai diantaranya dengan maraknya ‘fake news’ dan ‘false news’.


Kehebohan kasus nilai tukar rupiah di media sosial pada Jumat (5/10/2018) lalu, bisa dijadikan contoh ‘Post-Truth’ telah masuk juga ke Indonesia dalam kontestasi politik, seperti yang terjadi di AS saat Donald Trump berhadapan dengan Hillary Clinton.

Opini dibentuk seolah-olah rupiah telah jatuh ke Rp15.400 per dolar AS lewat ‘fake news’. Berita ini diamini sebagai sebuah fakta karena perasaan dan keyakinan pribadi sekelompok orang yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Dan disebarkan di berbagai media sosial juga aplikasi kirim pesan dengan ‘caption’ ber-tone seragam “Rupiah telah jatuh”. Tone yang bisa diraba tujuannya sebagai kampanye negatif bagi pemerintah -dalam hal ini petahana, Jokowi.

Berita sebuah portal online yang memberitakan nilai tukar rupiah tembus Rp15.400 pada Jumat (5/10/2018), faktanya rupiah di pasar sopt masih berada di Rp15.121 per dolar AS.

Padahal fakta objektifnya nilai tukar pada Jumat tersebut masih bertengger di Rp15.100-an. Setelah heboh, media yang memberitakan kemudian menambahkan alinea baru di beritanya bahwa nilai tukar Rp15.400 yang mereka beritakan adalah nilai tukar di pasar NDF (Non Deliverable Forward).

Hal yang sama terjadi sejak Sabtu (6/10/2018) lalu. Sebuah media merilis ‘False News’, entah disengaja atau tidak, yang berjudul “Tim Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Pakai Isu Ekonomi Jadi Alat Politik”. Judul berita ini langsung diamini oleh kubu Prabowo sebagai amunisi menyerang kubu Jokowi dengan membangun opini bahwa petahana tak kapable di isu ekonomi.

Padahal, jika dibaca secara seksama isi berita yang mengutip pernyataan Hasto Kristiyanto, dari TKN Jokowi, tak ada satupun pernyataannya yang berkorelasi dengan judul yang dibuat media.

Inilah ‘Post-Truth’. Kita tak lagi berhadapan dengan kebenaran-kebenaran objektif tapi lebih memilih keyakinan dan perasaan pribadi sebagai pembenar.

Sama saja dengan pembentukan opini yang dilakukan Staf Khusus KSP, Ali Muchtar Ngabalin terkait gerakan #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu. Ngabalin menyebut gerakan tersebut adalah makar, dan diamini kelompok yang sekeyakinan dengannya. Padahal faktanya gerakan tersebut hanyalah gerakan rakyat yang menyampaikan aspirasi yang semestinya dilindungi aparat sebagaimana perintah UU. Realitasnya kemudian, aparat malah membubarkan/melarang deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

Berita yang tidak berkorelasi antara isi dan judul yang kemudian digunakan untuk membangun opini menyerang lawan politik.

‘Post-Truth’ telah masuk ke Indonesia. Dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung saat ini, nampaknya tak kan terhindar mulai banyak opini dibangun tidak berdasarkan fakta objektif, tapi bersandar pada keyakinan dan perasaan kelompok yang terlibat dukung mendukung. Yang memiliki kesamaan kepentingan. Kepentingan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Jika di AS ‘Post-Truth’ menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden. Sementara di Inggris memenangkan pendukung Brexit untuk keluar dari UE. Lantas apa nanti hasilnya di Indonesia pada pilpres 2019?

Mari kita simak dengan seksama dengan tetap merawat akal sehat.

(SU01)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi