SERUJI.CO.ID – Nampaknya era ‘Post-Truth‘ juga sudah melanda Indonesia. Tak terbendung, setelah sejak 2 tahun lalu, 2016, populer di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Di AS ‘Post-Truth’ menjadikan Donald John Trump sebagai Presiden ke-45. Sementara di Inggris, ‘Post-Truth’ memenangkan referendum untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal juga dengan istilah Brexit (Britain Exit).

‘Post-Truth’ adalah situasi dimana perasaan dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta-fakta objektif dalam membentuk opini publik (Oxford Dictionary).

Sederhananya, dalam post-truth semua konsep kebenaran yang sudah mapan, yang menyandarkan pada fakta objektif, sudah tak berlaku lagi. Emosi dan keyakinan pribadilah yang jadi sandaran kebenaran. Ditandai diantaranya dengan maraknya ‘fake news’ dan ‘false news’.

Kehebohan kasus nilai tukar rupiah di media sosial pada Jumat (5/10/2018) lalu, bisa dijadikan contoh ‘Post-Truth’ telah masuk juga ke Indonesia dalam kontestasi politik, seperti yang terjadi di AS saat Donald Trump berhadapan dengan Hillary Clinton.

Opini dibentuk seolah-olah rupiah telah jatuh ke Rp15.400 per dolar AS lewat ‘fake news’. Berita ini diamini sebagai sebuah fakta karena perasaan dan keyakinan pribadi sekelompok orang yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Dan disebarkan di berbagai media sosial juga aplikasi kirim pesan dengan ‘caption’ ber-tone seragam “Rupiah telah jatuh”. Tone yang bisa diraba tujuannya sebagai kampanye negatif bagi pemerintah -dalam hal ini petahana, Jokowi.

Padahal fakta objektifnya nilai tukar pada Jumat tersebut masih bertengger di Rp15.100-an. Setelah heboh, media yang memberitakan kemudian menambahkan alinea baru di beritanya bahwa nilai tukar Rp15.400 yang mereka beritakan adalah nilai tukar di pasar NDF (Non Deliverable Forward).

Hal yang sama terjadi sejak Sabtu (6/10/2018) lalu. Sebuah media merilis ‘False News’, entah disengaja atau tidak, yang berjudul “Tim Jokowi Minta Kubu Prabowo Tak Pakai Isu Ekonomi Jadi Alat Politik”. Judul berita ini langsung diamini oleh kubu Prabowo sebagai amunisi menyerang kubu Jokowi dengan membangun opini bahwa petahana tak kapable di isu ekonomi.

Padahal, jika dibaca secara seksama isi berita yang mengutip pernyataan Hasto Kristiyanto, dari TKN Jokowi, tak ada satupun pernyataannya yang berkorelasi dengan judul yang dibuat media.

Inilah ‘Post-Truth’. Kita tak lagi berhadapan dengan kebenaran-kebenaran objektif tapi lebih memilih keyakinan dan perasaan pribadi sebagai pembenar.

Sama saja dengan pembentukan opini yang dilakukan Staf Khusus KSP, Ali Muchtar Ngabalin terkait gerakan #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu. Ngabalin menyebut gerakan tersebut adalah makar, dan diamini kelompok yang sekeyakinan dengannya. Padahal faktanya gerakan tersebut hanyalah gerakan rakyat yang menyampaikan aspirasi yang semestinya dilindungi aparat sebagaimana perintah UU. Realitasnya kemudian, aparat malah membubarkan/melarang deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai daerah.

‘Post-Truth’ telah masuk ke Indonesia. Dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung saat ini, nampaknya tak kan terhindar mulai banyak opini dibangun tidak berdasarkan fakta objektif, tapi bersandar pada keyakinan dan perasaan kelompok yang terlibat dukung mendukung. Yang memiliki kesamaan kepentingan. Kepentingan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Jika di AS ‘Post-Truth’ menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden. Sementara di Inggris memenangkan pendukung Brexit untuk keluar dari UE. Lantas apa nanti hasilnya di Indonesia pada pilpres 2019?

Mari kita simak dengan seksama dengan tetap merawat akal sehat.

(SU01)