SERUJI.CO.ID – Suhu politik menghangat dengan hiruk-pikuk proses pembentukan koalisi Pilpres 2019. Sepuluh hari menjelang dimulainya pendaftaran membuat kubu petahana maupun oposisi saling lirik beradu strategi. Sambil menunggu keputusan MK tentang syarat jabatan Wapres, pertarungan ulang antara Jokowi dan Prabowo hampir pasti terjadi. Partai-partai saling melobi, menyodorkan ketuanya, putra mahkota, atau bahkan sederetan nama untuk mengisi posisi Cawapes. Rakyat terus disuguhi pertunjukan politik kelompok hastag #DuaPeriode melawan kubu #GantiPresiden ini.
Perdebatan masih tentang siapa Cawapres dengan pertimbangan akseptabilitas mitra koalisi, ungkitan elektabilitas, atau coattail effect yang diharapkan. Sementara pertemuan Istana Bogor menyerahkan pilihan Cawapres kepada Jokowi, hasil pertemuan Mega Kuningan kubu oposisi menyatakan tiga hal; pelaksanaan pemilu yang jurdil dan damai, keprihatinan terkait kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta rencana pembentukan koalisi yang lebih substantif. Namun demikian, agaknya pembahasan belum menyentuh platform pemerintahan apalagi format kabinet yang mereka perjuangkan.
Format kabinet berkinerja
Dalam konteks kinerja, maka pencapaian keefektifan kabinet perlu dirumuskan sejak awal, dengan tetap memperhatikan keefisienan ataupun keekonomisan. Di negara maju seperti Australia, judul beberapa kementerian menggambarkan kinerja yang ingin dicapai. Di sana pernah terdapat Ministry for Climate Change and Energy Efficiency, Ministry for Innovation, Industry, and Research, ataupun Ministry for Broadband, Communication and Digital Economy. Ministry of Foreign Affair and Trade menunjukkan strategi ekspor yang embedded pada program-program diplomasi, sebuah upaya untuk mencapai keefektifan sekaligus keefisienan dan mungkin keekonomisan.
Pembentukan formasi kabinet seharusnya mencerminkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Petahana telah mewujudkan Kementerian Koordinasi Kemaritiman yang diantara programnya adalah pembangunan infrastruktur, Tol Laut, ataupun penenggelaman kapal-kapal nelayan ilegal asing. Telah lahir pula Kementerian Desa. Lahirnya Kemenristekdikti dengan menggabungkan Kementerian Ristek dan Dirjen Dikti ingin memastikan sinergi antara riset dan dunia Perguruan Tinggi. Petahana berupaya merenegosiasi kontrak-kontrak pertambangan agar lebih menguntungkan negara serta mendorong pengembangan energi terbarukan. Maka tagline melanjutkan pembangunan infrastruktur, program dana desa, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi beberapa “jualan utama” kubu petahana.
