Berdagang Kemiskinan

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle


Ada 3 hal penting yang dipikirkan komisi Stiglitz itu;

  1. Terjadi kegelisahan atas cara-cara statistik mengukur Indikator ekonomi dan kesejahteraan. Hanya 1/3 masyarakat Prancis dan Inggris, dan mungkin lebih besar untuk dunia lainnya, yang percaya ukuran resmi biro statistik. Kesenjangan antara ukuran statistik dengan perasaan kualitatif masyarakat mungkin bersumber dari ketidakmampuan statistik menggambarkan ukuran yang lebih komprehensif, khususnya menyangkut konsep dan domain kesejahteraan rakyat.
  2. Memikirkan sebuah konsep kesejahteraan yang sebelumnya lebih bersandar pada angka GDP, pertumbuhan dan inflasi, ke arah ukuran yang memasukkan keberlanjutan (sustainability), kualitas hidup dan kebahagian.
    Dalam posisi ini, lingkungan hidup, kepemilikan asset (wealth), ketimpangan, partisipasi politik, keamanan diri, merupakan unsur unsur penting yang akan membentuk indikator dalam pengukuran kesejahteraan tersebut.
  3. Komisi ini mengingatkan pentingnya membicarakan kemiskinan atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab etik masyarakat (value of society). Sehingga isu terkait hal ini menjadi urusan moral, bukan sekedar angka angka statistik.

Selain pertemuan kaum akademisi di Perancis di atas, World Bank juga menghimpun 21 ahli kemiskinan dunia, pada 2016, yang disebut Atkinson Commission. Komisi yang dipimpin Professor Sir Anthony Atkinson memberikan 21 rekomendasi yang terbagi dalam 3 group, yang antara lain:

  1. Menetapkan USD (PPP) 1,9 – dimana saat ini 1 dollar PPP=5.300, sebagai standard “kemiskinan terburuk” atau “extreme poverty”. Ukuran ini disebut juga “International Poverty Line” (IPL), sampai tahun 2030.
  2. Mendorong digunakannya indikator lain selain ukuran absolut di atas (“ a multi-dimensioned poverty indicator based on the counting approach, and covering the overlap of dimensions”).
  3. Mengukur ketimpangan kemiskinan (deep poverty) sebagai bagian profil penting
  4. Mendorong perbaikan standard statistik populasi, indeks harga dan kemampuan survei penghasilan atau konsumsi 5) Dalam masa yang akan datang memasukkan “voice of the poor” atau pengukuran kemiskinan subjectif.

Bagaimana mengukur kemiskinan di Indonesia?

Di Indonesia, mengukur kemiskinan masih dengan cara lama, dari “economics performance”, bukan mengukur “well-being”. Statistik fokus pada poin garis kemiskinan, yang diambil dari penjumlahan angka rupiah garis kemiskinan makanan dan non makanan. Angka ini diperoleh dari penjumlahan harga makanan untuk membentuk unit 2100 kalori makanan perhari, dan harga beberapa harga non makanan. Saat ini, garis kemiskinan kita rp. 410.000.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Blunder

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close