Anies Baswedan bersama Jokowi, saat Pilpres 2014 yang lalu.
Dr. Syahganda Nainggolan

Dalam menjawab pertanyaan Alfito, Anies cukup tegas dan jelas mengatakan bahwa dia adalah juga pemimpin orang orang miskin di Jakarta, bukan hanya orang kaya. Anies menekankan konsep keadilan sosial adalah tuntutan konstitusi dan bahkan maksud proklamasi kita yang terabaikan. Becak sebagai pekerjaan kasar bukan akan dihidupkan kembali, namun mereka sudah eksis di Jakarta, dengan 1000 tukang becak.

Anies meyakinkan kita bahwa becak tidak akan memperburuk kota, karena terkosentrasi di pemukiman yang membutuhkan, tidak mengeluarkan emisi bagi Jakarta yang saat ini ranking 5 terpolusi di dunia, dan tentu saja kurang beresiko kecelakaan. Bahkan, Anies akan menjembatani perubahan nasib tukang becak melalui berbagai welfare policy yang ada. Sehingga keluarga tukang becak tidak masuk dalam perangkap alienasi dan reproduksi kemiskinan, sebagaimana yang dikhawatirkan Karl Marx.

Jokowi, sementara itu, tidak menjelaskan makna dari fotonya sebagai imam Sholat dengan sorban besar itu. Dia membiarkan foto viral itu dimaknai sendiri oleh rakyat yang pro- kontra. Istana hanya menjelaskan foto di mana Jokowi sebagai imam benar adanya.

Narasi dan 2019

Isu keadilan sosial yang dibawakan Anies vs. isu identitas yang dibawakan Jokowi pada minggu ini menjadi penting bagi struktur narasi politik 2019.

Mengapa? Pertama, politik kita sudah sedemikian lama dihantui oleh pemimpin-pemimpin yang hanya memaknai hirarki kekuasaan sebagai sebuah karir personal dan bahkan mayoritas mereka menjadikan kekuasaan untuk mobilisasi vertikal: menjadi orang kaya. Karena dalam persepsi politisi, hanya kekuasaanlah yang bisa merubah hidup miskin menjadi kaya, dan bahkan lebih kaya lagi. Dalam situasi ini politik menjadi kehilangan arah dan makna.

Kedua, isu identitas yang dilancarkan Jokowi (terkait kepergiannya ke Afganistan dan imam Sholat) dapat dimaknai sebagai strategi memperkecil kesenjangan identitas kultural (cultural gap) antara dirinya dengan kompetitor 2019. Politik 2014 dan pilkada lalu, sarat dengan konflik identitas dan akhirnya melemahkan kohesi nasional.

Sebenarnya isu dan strategi Jokowi ini sudah sering dilakukan, seperti juga Zikir di Istana tahun lalu. Terakhir, Professor Hendroprijono, think tank Jokowi, memprediksi cawapres Jokowi 2019 adalah sosok nasionalis-Islamis.

Kesenjangan identitas yang kecil tentunya akan memunculkan peluang demokrasi rasional, dengan gagasan/narasi besar dan atau sukses story membangun bangsa, dapat menjadi acuan berpolitik nantinya.

Namun, kecurigaan tetap perlu disampaikan bahwa politik identitas yang dimainkan Jokowi saat ini dapat dimaknai lain. Misalnya, pertama, Jokowi sudah gagal dalam politik rasional, sehingga dia memainkan politik identitas.

Sembilan cita-cita Jokowi (Nawacita) mungkin dianggap gagal. Landreform hanya berhasil 2% dari 9 juta Ha yang dijanjikan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial tetap tinggi. Setidaknya kedua hal ini sejalan dalam rilis riset Megawati Institut Desember tahun lalu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama