PM Mahathir Setuju Bentuk Tim Khusus 1MDB

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad setuju untuk membentuk tim khusus penyelidikan 1MDB untuk menjalankan penyelidikan terperinci, melakukan perampasan aset dan mendakwa individu yang terlibat.

Demikian siaran pers yang dikirim Kantor Perdana Malaysia kepada media di Kuala Lumpur, Senin (21/5).

Tim Khusus diketuai bersama oleh Tan Sri Gani Patail (mantan pengacara), Tan Sri Hj Abu Kassim Mohamed (mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM/Komisi Pemberantasan Korupsi), Dato Sri Hj Mohd Shukri Abdull (Ketua Pesuruhjaya SPRM) dan Dato’ Abdul Hamid bin Bador.

Keanggotaan tim ini terdiri daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Kantor Pengacara Negara, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan beberapa orang pengacara yang mempunyai kepakaran dalam perkara terkait.

Tim ini akan bertanggung jawab dalam keseluruhan aspek penyelidikan, mendeteksi keuangan dan perolehan aset akibat salah laku dan penyelewengan dana 1MDB yang tersimpan atau diinvestasikan di dalam dan luar negara.

Tim ini juga bertanggung jawab untuk mendapatkan kerja sama dengan berbagai pihak di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada dan lain-lain negara yang terkait.

Pemerintah berharap pembentukan tim khusus dengan pelibatan berbagai pihak akan mengembalikan marwah negara yang telah tercemar selama ini disamping mengembalikan uang dan aset rakyat Malaysia terkait skandal kleptokrasi hasil salah urus dan penyelewengan dana 1MDB.

Sebelumnya The Council of Eminent Persons Malaysia pada siaran pers Kamis (17/5) menyebutkan penyelidikan 1MDB bakal melibatkan Penasihat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Faris Rabidin.

Terkait hal tersebut Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot telah melakukan klarifikasi bahwa Faris Rabidin bukan pegawai OJK, tetapi merupakan konsultan independen yang dikontrak Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan bantuan teknis ke OJK berdasarkan kebutuhan.

1MDB adalah yayasan dana investasi pemerintah yang dibentuk pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak yang hingga 2016 mengetuai badan penasihat yayasan tersebut.

Yayasan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi diduga didirikan atas bantuan pakar keuangan Malaysia bernama Low Taek Jho atau Jho Low.

Antara 2009 dan 2013 1MDB berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar melalui surat utang yang digunakan untuk proyek investasi dan pendirian perusahaan patungan.

Departemen kehakiman AS mengatakan dana sebesar 4,5 miliar dolar AS kemudian dialirkan ke sejumlah rekening di negara-negara surga pajak dan perusahaan cangkang.

Langkah tersebut dilakukan dengan bantuan dari pejabat tinggi 1MDB, rekan dan para bankir. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Islamophobia?

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER