Saksi Ahli Sebut Cuitan Ahmad Dhani Bukan Ujaran Kebencian SARA

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sejumlah ahli pidana yang dihadirkan Ahmad Dhani dalam persidangan ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyepakati bahwa cuitan musisi itu di media sosial Twitter bukan ujaran kebencian terhadap suku, ras, agama, dan golongan tertentu (SARA).

Ahmad Dhani melalui kuasa hukumnya menghadirkan dua ahli pidana dalam persidangan, Senin (29/10), diantaranya Chairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Yongki Fernando dari Universitas Pakuan Bogor.

Chairul dalam keterangannya menyampaikan bahwa cuitan Ahmad Dhani yang berbunyi: “siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP” tidak termasuk ujaran kebencian, karena pernyataan itu dianggap tidak merujuk pada kelompok suku, ras, agama, dan golongan tertentu.

Ia menyampaikan, ujaran kebencian merupakan pernyataan pribadi atau kelompok, berisi ketidaksukaan teramat sangat yang berbasis SARA.

Menurut Chairul, ungkapan “siapa saja dukung penista agama” bukan bagian dari SARA, karena frase antargolongan merujuk pada tiga kelompok yang diakui hukum tata negara, misalnya pada masa kolonial ada kelompok Eropa, Timur Asia, dan Bumiputra, lalu pada era Orde Baru istilah tersebut merujuk pada tentara dan kepolisian.

“Ada kriteria yang ketat dan identitas khusus untuk merujuk suatu kelompok sebagai bagian dari frase antargolongan dalam istilah SARA. Tidak semua kelompok dapat disebut golongan, misalnya jakmania, pendukung musisi tertentu, itu tidak dapat disebut sebagai golongan,” kata Chairul pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (29/10) malam.

Sementara itu, pakar pidana lainnya, Yongki Fernando menyampaikan pendapat serupa bahwa cuitan Ahmad Dhani tidak mengandung ujaran kebencian dan tidak bermuatan SARA.

Suatu ujaran kebencian yang bermuatan SARA, menurut Yongki harus merujuk figur konkrit.

Frase “siapa saja dukung penista agama”, menurut Yongki, merupakan ungkapan abstrak yang tidak memiliki konsekuensi hukum tertentu.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER