Uang Yang Dilaporkan Menag Lukman, Belum Disahkan KPK Sebagai Gratifikasi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pengembalian uang Rp10 juta yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada KPK sebagai gratifikasi, dilaporkan sebagai honor tambahan.

Adapun penerimaan uang Rp10 juta tersebut diketahui berasal dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi karena terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

“Di laporan gratifikasi yang disampaikan staf Menag, ditulis penerimaan Rp10 juta itu merupakan honor tambahan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5).

Sebelumnya diketahui bahwa uang Rp10 juta itu baru dilaporkan ke lembaga antirasuah itu setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya pada 15 Maret 2019 lalu terkait kasus suap pengisian jabatan di Kemenag.

Oleh karena itu, KPK belum dapat menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan status gratifikasi terkait pengembalian uang tersebut.

“Nanti proses lebih lanjutnya tentu harus menunggu penanganan perkara ini tetapi sekarang kami belum dapat menerbitkan SK penetapan status gratifikasi karena ada aturan yg berlaku di peraturan KPK. Kalau pelaporan gratifikasi dilakukan setelah proses hukum terjadi apalagi setelah OTT, maka belum bisa ditindaklanjuti laporan tersebut,” kata Febri.

Menurut dia, ada suatu prinsip yang paling mendasar dalam pelaporan gratifikasi, yakni pertama tidak boleh ada “‘meeting of mind” atau hal-hal yang bersifat transaksional.

“Ini untuk menghindari ada orang yang kena OTT kemudian besoknya baru melapor seolah-olah itu gratifikasi dan itu sudah banyak contoh dan ditolak juga sampai di pengadilan,” ungkap Febri.

Kedua, lanjut dia, pelaporan gratifikasi harus dilakukan jika sejak awal mengetahui bahwa itu bukan penerimaan yang sah.

“Pelaporan gratifikasi itu dilakukan bukan setelah ketahuan tetapi sejak awal dilakukan begitu menduga itu bukan penerimaan yang sah maka harus langsung di laporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja maksimal, itu batas waktu maksimalnya,” ujar Febri.

KPK pun pada Rabu (8/5) juga telah memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy alias Rommy.

Terkait pemeriksaan Lukman, KPK mendalami empat hal. Pertama, mengonfirmasi Lukman terkait penerimaan uang Rp10 juta dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Kedua, KPK mengonfirmasi Lukman soal temuan uang di laci meja saat penggeledahan di ruang kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya, penyidik juga mengonfirmasi keterangan Lukman soal kewenangannya terkait proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama. Terakhir, penyidik juga menggali informasi mengenai apakah ada komunikasi atau pertemuan saksi dengan tersangka Rommy.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close