Satu Tersangka Korupsi Alkes Binjai Masih Buron


MEDAN, SERUJI.CO.ID – Seorang tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Djoelham Binjai, Sumatera Utara, senilai Rp14 miliar pada 2012 masih buron.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Jumat (12/1), mengatakan tersangka itu adalah berinisial MS, mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai.

Sebelumnya, menurut dia, dua orang menjadi buron yakni mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai dan CPT, mantan Kepala ULP RSUD Djoelham Binjai.

“Namun, ternyata tersangka CPT telah menyerahkan diri ke kantor Kejaksaan Negeri Binjai, Rabu (10/1) sekitar pukul 11.00 WIB,” ujar Sumanggar.

Ia menyebutkan penyerahan tersangka itu didampingi oleh pihak keluarganya.

Hampir satu bulan tersangka itu menghilang dari rumah dan juga tidak pernah masuk bekerja di RSUD Djoelham Binjai.

“Tersangka tersebut tinggal secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena hidupnya merasa tidak tenang,” ucapnya.

Sumanggar menyebutkan, Kejari Binjai hingga kini masih terus mencari tersangka MS, yang tidak diketahui dimana bersembunyi.

“Kita berharap kepada tersangka MS, segera menyerahkan diri dengan secara baik-baik ke Kejari Binjai,” kata juru bicara Kejati Sumut itu.

Kejari Binjai telah menahan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Binjai.

Keempat tersangka itu, yakni berinisial CPT, mantan Kepala ULP RSUD Djoelham Binjai, SYA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SHD, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa, serta TD, Direktur PT Masarinda Abadi.

Sedangkan, dua tersangka lainnya yakni BA, Kepala Cabang Kimia Farma Medan pada 2012, dan FNC Direktur PT Petan Daya, tidak dilakukan penahanan karena mereka kooperatif.

Kasus korupsi proyek pengadaan Alkes RSUD Djolham Binjai yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14 miliar, sedangkan kasus itu merugikan keuangan negara Rp3,5 miliar sesuai hasil audit BPKP Sumut.

Dalam kasus korupsi tersebut, para tersangka melakukan penggelembungan harga untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak RSUD Djoelham Binjai serta tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2010.

Kejaksaan Negeri Binjai pada Senin (6/11) menetapkan tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai senilai Rp14 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

Penetapan tujuh tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik pidana khusus di depan pimpinan Kejari Binjai pada awal November 2017. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close