MENU

Yusril Tegaskan PBB Tak Akan Netral, Kader Diminta Taat Keputusan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tidak akan netral dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Jambi, Selasa (15/1), usai memberikan pidato di hadapan 287 calon legislatif PBB se-Provinsi Jambi dan 250 pengurus wilayah dan cabang PBB di daerah itu. Yusril ditanyai perihal deklarasi beberapa pengurus PBB untuk salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi-deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain,” kata Yusril seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1).

Yusril mengatakan, deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi-pribadi para caleg.

Baca juga: Patuhi Ijtima Ulama, Kader dan Caleg PBB DKI Deklarasi Dukung Prabowo

Kalaupun kegiatan itu terorganisir, kata Yusril, pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Ia memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumatera Utara.

Yusril menegaskan PBB merupakan partai berdaulat yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai, sebut Yusril, dituntut menaati keputusan partai.

Lantas pasangan mana yang akan didukung, Yusril mengatakan, akan diputuskan akhir Januari 2019.

Yusril lalu menjelaskan soal apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ia mengaku berkepentingan agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Baca juga: Kala Kedua Petinggi PBB Beda Pendapat soal Laksamana Cheng Ho

Sebagai partai Islam, Yusril menegaskan PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan umat Islam.

“PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama,” tegasnya.

Yusril juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan saran kepada Presiden Jokowi.

“Memberikan advis secara langsung kepada Pak Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu,” pungkasnya. (SU05)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER