Walau Hadir Pleno KPU, Saksi BPN Tegaskan Tak Akan Tandatangani Rekapitulasi Suara

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Azis Subekti mengatakan tidak akan menandatangani berkas rekapitulasi suara Pemilu 2019 dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami saksi dari Prabowo-Sandi. Beliau (capres Prabowo) sudah menyatakan menolak seluruh hasil Pilpres, kami akan tetap menjalankan keputusan dari calon presiden kami,” kata Saksi BPN Prabowo-Sandidga, Azis Subekti di Gedung KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Azis, keputusan pihaknya untuk tidak menandatangani seluruh berkas persetujuan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU RI adalah sikap yang diberikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 atas dinamika pelaksanaan Pemilu 2019 di berbagai daerah.

Dinamika yang dimaksud di antaranya pelaksanaan pemilu di daerah berdasarkan pemaparan angka perolehan suara di tingkat provinsi yang dianggap tidak wajar.

Ia memastikan sikap BPN untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara nasional berlaku untuk seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

“Jadi jangan ada persepsi di masyarakat kalau BPN hanya mau menandatangani rekapitulasi suara nasional di daerah yang menang saja, di Jawa Barat pun yang memenangkan Prabowo-Sandi kami tidak tandatangani,” ujarnya.

Saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN), I Gusti Putu Artha meminta kepada jajaran komisioner KPU RI untuk tetap mencatat kehadiran saksi dari BPN dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional sebagai bukti bahwa mereka menyaksikan serta mengikuti jalannya rapat.

“Saya minta nama-nama mereka (saksi BPN) tetap tercatat dalam berkas pengesahan suara, meskipun tidak ditandatangani, agar menjadi bukti bahwa mereka menyaksikan serta menjalani rapat pleno di KPU RI,” ucapnya.

Sementara itu rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 yang berlangsung Senin (20/5) siang diagendakan dilakukan untuk empat provinsi, yakni Provinsi Riau, Papua, Sumatera Utara dan Maluku, serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

Komisioner KPU RI akan memanfaatkan dua panel pelaksanaan rapat pleno, masing-masing di Ruang Sidang Utama lantai dua serta di pelataran parkir gedung KPU RI yang telah dibangun tenda representatif bagi jalannya proses rapat.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ahok Menohok

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER