Walau Demokrat Setuju Jadi UU, SBY Akui Perppu Ormas Tidak Sesuai Dengan Konstitusi

2
86
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengakui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), ada yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia.

“Substansi Perppu Ormas ada yang sudah tepat, namun ada yang tidak tepat, tidak adil dan tidak sesuai dengn jiwa dan semangat konstitusi kita. *SBY*,” kata SBY lewat akun twitternya @SBYudhoyono, Kamis (26/10).

Sebagaimana diketahui Perppu Ormas telah disahkan menjadi Undang Undang dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa (24/10), dan partai partai Demokrat yang dipimpin SBY termasuk salah satu yang menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang Undang, dengan catatan akan dilakukan revisi.

“Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas & jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi & menolak jika pemerintah tak lakukan revisi *SBY*,” jelas SBY terkait sikap Demokrat mendukung Perppu Ormas.

Lebih lanjut SBY mengungkapkan bahwa partai Demokrat telah bertemu dengan pemerintah dan sepakat akan merivisi UU Ormas setelah Perppu disetujui DPR.

“Hasil pertemuan FPD dgn pemerintah (Mendagri & Menkominfo), pemerintah bersedia lakukan revisi. FPD telah menyiapkan usulan revisi *SBY*,” ungkapnya.

1
2
BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Wapres KAHMI

Tutup Munas Kahmi Ke- 10, Ini Pesan Wapres Jusuf Kalla

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dapat menonjolkan intelektualisme kecendekiawanan. Kalau berbicara dengan batas...
Danau Lawutung

Eksotis, Danau Lawutung Masih Menyimpan Mistis

SUMBA, SERUJI.CO.ID - Danau Lawutung yang terletak di desa Kadahang kecamatan Hahar, kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satu danau yang berada...

KNPI NTT Minta Novanto Kooperatif Hadapai Proses Hukum

KUPANG, SERUJI.CO.ID - Kasus Korupsi KTP-el yang menimpa Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, jadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD)...

KANAL WARGA TERBARU

image4214

USULAN REMBAG EKONOMI UMAT Versi II

DEPO MUSLIM INDONESIA Barang Warung Harga Grosir Bentuk : Koperasi Jasa Bidang : Distribusi Anggota : 1. Pemilik Warung/usaha retail muslim 2. Produsen muslim Spesialisasi Depo dan Distribusi Modal : 1. Stok Barang...
Doa Bisa Simalakama

Doa Bisa Simalakama

Doa bisa dipandang dari dua aspek. Pertama, doa dilihat dari aspek FUNGSInya. Kedua, doa dilihat dari aspek ISInya. Dilihat dari sisi FUNGSInya, doa adalah ibadah....
VIR

Belajar dari “HUKUM OHM”, Selamat datang Masalah

Jamak kita temui, hampir setiap orang yang menghadapi masalah terlihat kusut di wajahnya. Pada tingkatan tertentu, ada sebagian orang bahkan sampai stres dalam menghadapi...