SERUJI.CO.ID – Bupati Kulonprogo, tak terkenal, sama seperti Kabupatennya. Juga bukan Kabupaten populer tingkat nasional. Tapi, menurut cerita, Bupati yang bernama Hasto Wardoyo ini bisa “sulap”. Benar atau tidak, harus dibuktikan langsung ke wilayah terbarat propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sulap pertama, Hasto yang juga dokter spesialis kandungan ini, dapat mengubah angka kemiskinan dari 22,54 % pada tahun 2013, menjadi 16,74 % di tahun 2014. Hmmm… apa benar? Perlu dicek di Bapedda sepertinya. Caranya bagaimana bisa turun seperti itu? Pakai bantuan luar negeri mungkin?

Kata orang, pak Bupati ini tidak minta bantuan macam-macam, bahkan menyerukan warganya keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Wah, ini “sulap” yang lain sepertinya. Indonesia itu sudah terbiasa minta pinjaman, Kulonprogo ini malah pakai kekuatannya sendiri. Sungguh “sulap” bin ajaib.

Bupatinya bahkan hanya gembar-gembor “bela-beli bela-beli” ke segenap pelosok. Setiap desa, kecamatan, atau pertemuan di daerah kekuasaannya, pasti kata-kata sakti itu ikut serta dalam pidatonya. Wah, ilmu apa ini?

Bahkan, semboyan “bela-beli” hanya diikuti kebijakan sederhana, seperti mewajibkan pelajar dan PNS di sana mengenakan seragam batik geblek renteng khas Kulonprogo di hari-hari tertentu. Sulap bin ajaib, sentra kerajinan batik berubah dari hanya dua menjadi 50 lebih!

“Sulap-sulap” itu membuat uang ratusan miliar rupiah berputar-putar saja di Kulonprogo. Luar biasa kalau itu benar.

Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga melakukan “sulap” yang lain. Mengubah Bulog menjadi tempat beras raskin bukan dari luar Kulonprogo. Selain itu, pendapatan petani lokal menjadi meningkat, setelah seluruh PNS dianjurkan membeli dari petaninya sendiri minimal 10 kg per bulan.

Bukan hanya beras yang disulap. Air juga, dengan membuat air dalam kemasan dengan merek AirKu (Air Kulonprogo). Rakyat Kulonprogo pun menjadi bangga, air produksi daerahnya sendiri bisa bersaing, bahkan menempati seperempat ceruk pasar Kulonprogo.

“Sulapan” berikutnya, “sulapan” kesehatan. Semua tempat tidak ada papan iklan rokok, karena dianggap tidak mendukung moral kesehatan masyarakat. Semua warga dijamin kesehatan 5 juta/orang. Semua warga yang dirawat di rumah sakit, ditempatkan di kelas III. Kalau kelas III penuh, naik ke kelas II dan seterusnya sampai VIP. “Sulap” itu dinamai “Universal Coverage”, jaminan kesehatan tanpa kelas.

“Sulap” paling heboh, seluruh wilayah Kulonprogo bersih dari dua bersaudara: Alfamart dan Indomart. Yang ada hanya ToMIRA, atau singkatan dari Toko Milik Rakyat, atau nama lain. Alfamart dan Indomart hanya diijinkan kerjasama dengan koperasi UMKM lokal dan harus menjual produk lokal juga.

“Sulap” yang menarik. Benar atau tidaknya, perlu dicek sendiri ke sana.

Namun bila benar, bisa jadi Indonesia perlu sulap-sulap pak Bupati ini agar terlepas dari hutang. Mungkinkah?

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...
loading...