Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2019 untuk kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Majelis Hakim dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (8/8) menilai dugaan pengurangan suara yang dituduhkan PKS tidak terbukti.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

“Ada kesalahan penulisan rekapitulasi di berbagai TPS. Namun ini dikoreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga wajar ada penambahan suara untuk PBB dan pengurangan untuk PKS,” jelas Wahiduddin.

Wahiduddin juga menyebutkan pernyataan Bawaslu bahwa tidak ada peristiwa penambahan suara PBB dan pengurangan suara PKS seperti yang dituduhkan pemohon.

“Bawaslu tidak pernah menemukan hal ini di lapangan. Selain itu tidak ada laporan dari pemohon ke Bawaslu terkait hal ini,” tambah Wahiduddin.

Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan saksi-saksi pemohon tidak melakukan protes selama proses rekapitulasi suara berlangsung.

“Hal-hal tersebut di atas semakin menegaskan bahwa telah nyata dalil pemohon sepanjang dugaan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Bulan Bintang (PBB), tidak beralasan menurut hukum,” ujar Wahiduddin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan PKS tersebut.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER