Soal Buni Yani, Hakim Tidak Sependapat Dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum


JAKARTA – Dalam sidang vonis kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar di auditorium Kementan, Jl. RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (9/5/2017), majelis hakim mengatakan ada perbedaan pada video yang dijadikan acuan dalam tersebut. Menurut hakim, video yang diunggah oleh Buni Yani berbeda dengan yang dijadikan acuan.

Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dan penasihat hukum yang menyatakan bahwa keresahan yang ditimbulkan adalah karena unggahan video oleh Buni Yani.

“Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut, karena di luar konteks perkara ini,” kata hakim Jufriyadi.

Hakim Jufriyadi mengatakan tidak ada satu pun dari video Buni Yani yang digunakan saksi ada kata “pakai”.

“Sedangkan yang dipersoalkan saksi dan dilaporkan ke kepolisian adalah ucapan Ahok yang dilihat di video YouTube yang diunggah Pemprov DKI Jakarta ada kata “pakai”,” papar hakim Jufriyadi.

Juga menurut saksi, kata hakim, pelapor mengajukan Ahok ke pengadilan bukan lantaran provokasi dari video yang diunggah Buni Yani. Menurut hakim, para saksi menyaksikan sendiri video itu dari rekaman yang diunggah pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Yang menimbulkan keresahan adalah ucapan terdakwa yang diunggah Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dakwaan penuntut umum,” kata hakim.

Sebelumnya Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE lantaran dianggap mengunggah video bermuatan SARA melalui akun media sosial sehingga menimbulkan kebencian.

Hakim Jufriyadi mengatakan, kasus ini tidak ada hubungannya dengan pilkada, murni penodaan agama.

“Kasus ini tampak seolah karena Pilkada karena muncul di tengah Pilkada atau menjelang Pilkada. Namun, saksi dan pelapor tidak ada yang memiliki kepentingan politik. Bahkan pelapor dan saksi berlatar belakang agama, bukan berlatar belakang politik. Beberapa bahkan bukan berasal dari Jakarta,” kata Jufriyadi.

Dengan demikian perkara ini bukan perkara yang terkait dengan perkara pilkada, menurut Jufriyadi, namun murni perkara pidana yang terkait dalam menistakan agama.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian memberikan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Ahok dan memerintahkan langsung ditahan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 156 a KUHP. Adapun unsur itu adalah barang siapa, dengan sengaja, di muka umum, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Baca juga: Hakim Vonis Ahok Dua Tahun Penjara

Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar pada 20 April 2017 lalu. Oleh JPU, Ahok dituntut hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

 

EDITOR: Iwan Y

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

close