Soal Buni Yani, Hakim Tidak Sependapat Dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

4
444
buni yani
Buni Yani

JAKARTA – Dalam sidang vonis kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar di auditorium Kementan, Jl. RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (9/5/2017), majelis hakim mengatakan ada perbedaan pada video yang dijadikan acuan dalam tersebut. Menurut hakim, video yang diunggah oleh Buni Yani berbeda dengan yang dijadikan acuan.

Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dan penasihat hukum yang menyatakan bahwa keresahan yang ditimbulkan adalah karena unggahan video oleh Buni Yani.

“Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut, karena di luar konteks perkara ini,” kata hakim Jufriyadi.

Hakim Jufriyadi mengatakan tidak ada satu pun dari video Buni Yani yang digunakan saksi ada kata “pakai”.

“Sedangkan yang dipersoalkan saksi dan dilaporkan ke kepolisian adalah ucapan Ahok yang dilihat di video YouTube yang diunggah Pemprov DKI Jakarta ada kata “pakai”,” papar hakim Jufriyadi.

Juga menurut saksi, kata hakim, pelapor mengajukan Ahok ke pengadilan bukan lantaran provokasi dari video yang diunggah Buni Yani. Menurut hakim, para saksi menyaksikan sendiri video itu dari rekaman yang diunggah pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Yang menimbulkan keresahan adalah ucapan terdakwa yang diunggah Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dakwaan penuntut umum,” kata hakim.

Sebelumnya Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE lantaran dianggap mengunggah video bermuatan SARA melalui akun media sosial sehingga menimbulkan kebencian.

Hakim Jufriyadi mengatakan, kasus ini tidak ada hubungannya dengan pilkada, murni penodaan agama.

“Kasus ini tampak seolah karena Pilkada karena muncul di tengah Pilkada atau menjelang Pilkada. Namun, saksi dan pelapor tidak ada yang memiliki kepentingan politik. Bahkan pelapor dan saksi berlatar belakang agama, bukan berlatar belakang politik. Beberapa bahkan bukan berasal dari Jakarta,” kata Jufriyadi.

Dengan demikian perkara ini bukan perkara yang terkait dengan perkara pilkada, menurut Jufriyadi, namun murni perkara pidana yang terkait dalam menistakan agama.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian memberikan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Ahok dan memerintahkan langsung ditahan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 156 a KUHP. Adapun unsur itu adalah barang siapa, dengan sengaja, di muka umum, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Baca juga: Hakim Vonis Ahok Dua Tahun Penjara

Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar pada 20 April 2017 lalu. Oleh JPU, Ahok dituntut hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...