Sidang Pembacaan Tuntutan Kepada Ahok Disiarkan Langsung Selasa Depan

1
165
ahok, basuki tjahaja purnama
Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa penista agama Islam saat jalani persidangan. (FOTO: SERUJI)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilanjutkan tujuh hari kedepan, pada hari Selasa 11 April,  dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Diperintahkan agar Jaksa mulai besok menyicil tuntutannya dan diharapkan tanggal 11 siap dibacakan. Kemudian mulai tanggal 11 karena telah melewati masa pembuktian, kamera boleh masuk, boleh live. Nanti akan diatur tempatnya,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sebelum menutup sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (4/4) malam.

Sementara itu saat ditanya persiapan untuk menghadapi sidang dengan agenda penuntutan tersebut, Ahok menyatakan itu adalah urusan tim penasihat hukum.

Loading...

“Kalau dibacakan tuntutan ya kami tinggal duduk dengarkan saja. Ini urusan penasihat hukum,” kata Ahok usai sidang ke-17 itu dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan barang bukti.

Terkait dengan jadwal pledoi yang dimajukan Hakim ke tanggal 17 April dari sebelumnya dijadwalkan tanggal 18 April, Ahok memastikan tim penasihat hukumnya akan melakukannya.

“Kalau tuntutannya tanggal 11, kan hakim bilang tanggal 18 kan terlalu dekat sama Pilkada, dia majukan ke tanggal 17. Berarti tanggal 17 kami akan pembelaan pledoi. Yang pasti hakim mengatakan minggu depan semua televisi boleh live karena bukan pemeriksaan materi,” kata Ahok.

Ahok dikenakan dakwaan Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara Pasal 156a KUHP menyebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

EDITOR: Iwan S

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU