Sidang ke-21, Tidak Ada Replik-Duplik Atas Pledoi Ahok

8
437
ahok, basuki tjahaja purnama
Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa penista agama Islam saat jalani persidangan. (FOTO: SERUJI)

JAKARTA – Hari ini, Selasa (25/4/2017), Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Dalam sidang ke-21 ini, Ahok dan tim kuasa hukumnya telah selesai membacakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar pada Kamis (20/4/2017) lalu. Ahok membacakan pledoi sekitar 5 halaman, sedangkan tim kuasa hukumnya membacakan 600-an halaman nota pembelaan.

Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak berniat melakukan penistaan agama. Tim kuasa hukumnya juga menilai kasus penistaan agama terkesan dipaksakan untuk kepentingan Pilkada DKI.

Usai pembacaan pledoi, JPU memutuskan tidak menggunakan hak replik nya atas nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Replik adalah jawaban atas pledoi tergugat. Karenanya, kuasa hukum juga tidak melakukan deplik yakni hak jawab atas replik dari jaksa penuntut umum.

Hal ini disampaikan Ketua JPU, Ali Mukartono usai mendengar pledoi terdakwa dan kuasa hukumnya. Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, meminta tanggapan JPU mengenai nota pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya.

“Selanjutnya kami tanya kepada Penuntut Umum terhadap nota pembelaan ini apakah saudara akan memberi tanggapan?” tanya Dwiarso.

Dalam tanggapannya, Ali Mukartono menilai tidak ada fakta baru dari pembelaan yang dibacakan terdakwa dan kuasa hukum. Sebagian pembelaan juga merupakan pengulangan dari materi eksepsi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari JPU tidak menggunakan hak replik.

“Kami juga harus mengembalikan jadwal yang pernah mundur. Maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, kami merasa apa yang kami sampaikan pada tuntutan sudah cukup. Pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan. Demikian sikap kami,” kata Ali.

Senada dengan JPU, penasihat hukum juga menyatakan tetap pada pada nota pembelaannya. Kuasa hukum menyatakan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim.

“Sebagaimana yang kami dengar, JPU tetap pada tuntutan sehingga menurut proses hukum apa yang kami kemukakan dalam pembelaan kami dan terdakwa. Dan segalanya kami serahkan kepada yang mulia,” ujar Teguh Samudera, anggota kuasa hukum.

Setelah mendengar pendapat dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan akan langsung melangkah kepada sidang putusan. Sidang ke-22 tentang putusan kasus dugaan penodaan agama akan digelar pada Selasa, 9 Mei 2017 mendatang.

Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar Pengadilan Jakarta Utara pada Kamis (20/4/2017) lalu, JPU menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Saat membacakan tuntutan terhadap Ahok, Ketua Tim JPU, Ali Mukartono menyatakan perbuatan Ahok terbukti memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dalam Pasal 156 KUHP.

JPU hanya menuntut Ahok dengan hukuman yang cukup ringan, yaitu 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Artinya, apabila Ahok divonis bersalah sesuai tuntutan JPU, maka ia tidak perlu ditahan selama dalam 2 tahun yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana lain yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kemudian, JPU hanya menggunakan Pasal 156 KUHP. Artinya, Ahok sudah terlepas dari jerat Pasal 156a KUHP yang selama ini selalu dijadikan jaksa untuk menuntut terdakwa kasus penistaan agama.

 

EDITOR: Iwan Y

8 KOMENTAR

  1. Ayoo umat islam seindonesia.
    .yg tau dg agama dan yg takut akan ALLAH S.W.T…BANGKIT DAN HUKUM PENISTA AGAMA…JANGAM HUKUM RUNCING K BAWAH DAN TUMPUL KEATAS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Soekarwo

Soekarwo: Jelang Pilkada Suasana Politik Jatim Akrab

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai suasana politik di Jatim akrab dan tidak ada perpecahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada...

DPD: Indonesia Berbagi Pengalaman Atasi Terorisme

HANOI, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Nono Sampono mengatakan Indonesia berbagi pengalaman mengatasi aksi terorisme dalam upaya mendorong langkah bersama mencegah kejahatan tersebut. Dalam...

PSI Galang Dana Publik Untuk Partai

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pendanaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air. "Agar independen, hanya...
Anugerah Humas

Website ITS Sabet Juara II Anugerah Humas Perguruan Tinggi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil menyabet peringkat dua dalam ajang Anugerah Humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinasi Perguruan...

Ketua MPR: Demokrasi Pancasila Jamin Kesetaraan

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga implementasinya dibutuhkan...
loading...
fotozukifli

Paska Diperiksa, Ustadz Zukifli Muhammad Ali Diundang Live di TV Swasta Nasional

Berita tentang "penangkapan" ustadz baru-baru saja terjadi, dialami Ustadz Zukifli Muhammad Ali, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, lihat di berita...
tweet

Berjilbab Tapi Korupsi, Bukan Najwa Shihab

"Esensi Islam tidak terletak pada Pakaian yg dikenakan tapi pada Akhlak yg dilaksanakan (Gus Dur) Berhijab tp Korupsi, Najwa Sihab tak berhijab dapat Penghargaan Tokoh...
sumber: harianterbit

Peringatan 44 Tahun Peristiwa MALARI: Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau

Pada 15 Januari 2018 lalu, bertepatan dengan 44 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas...