Sidang ke-21, Tidak Ada Replik-Duplik Atas Pledoi Ahok

JAKARTA – Hari ini, Selasa (25/4/2017), Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Dalam sidang ke-21 ini, Ahok dan tim kuasa hukumnya telah selesai membacakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar pada Kamis (20/4/2017) lalu. Ahok membacakan pledoi sekitar 5 halaman, sedangkan tim kuasa hukumnya membacakan 600-an halaman nota pembelaan.

Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak berniat melakukan penistaan agama. Tim kuasa hukumnya juga menilai kasus penistaan agama terkesan dipaksakan untuk kepentingan Pilkada DKI.

Usai pembacaan pledoi, JPU memutuskan tidak menggunakan hak replik nya atas nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Replik adalah jawaban atas pledoi tergugat. Karenanya, kuasa hukum juga tidak melakukan deplik yakni hak jawab atas replik dari jaksa penuntut umum.

Hal ini disampaikan Ketua JPU, Ali Mukartono usai mendengar pledoi terdakwa dan kuasa hukumnya. Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, meminta tanggapan JPU mengenai nota pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya.

“Selanjutnya kami tanya kepada Penuntut Umum terhadap nota pembelaan ini apakah saudara akan memberi tanggapan?” tanya Dwiarso.

Dalam tanggapannya, Ali Mukartono menilai tidak ada fakta baru dari pembelaan yang dibacakan terdakwa dan kuasa hukum. Sebagian pembelaan juga merupakan pengulangan dari materi eksepsi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari JPU tidak menggunakan hak replik.

“Kami juga harus mengembalikan jadwal yang pernah mundur. Maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, kami merasa apa yang kami sampaikan pada tuntutan sudah cukup. Pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan. Demikian sikap kami,” kata Ali.

Senada dengan JPU, penasihat hukum juga menyatakan tetap pada pada nota pembelaannya. Kuasa hukum menyatakan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim.

“Sebagaimana yang kami dengar, JPU tetap pada tuntutan sehingga menurut proses hukum apa yang kami kemukakan dalam pembelaan kami dan terdakwa. Dan segalanya kami serahkan kepada yang mulia,” ujar Teguh Samudera, anggota kuasa hukum.

Setelah mendengar pendapat dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan akan langsung melangkah kepada sidang putusan. Sidang ke-22 tentang putusan kasus dugaan penodaan agama akan digelar pada Selasa, 9 Mei 2017 mendatang.

Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar Pengadilan Jakarta Utara pada Kamis (20/4/2017) lalu, JPU menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Saat membacakan tuntutan terhadap Ahok, Ketua Tim JPU, Ali Mukartono menyatakan perbuatan Ahok terbukti memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dalam Pasal 156 KUHP.

JPU hanya menuntut Ahok dengan hukuman yang cukup ringan, yaitu 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Artinya, apabila Ahok divonis bersalah sesuai tuntutan JPU, maka ia tidak perlu ditahan selama dalam 2 tahun yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana lain yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kemudian, JPU hanya menggunakan Pasal 156 KUHP. Artinya, Ahok sudah terlepas dari jerat Pasal 156a KUHP yang selama ini selalu dijadikan jaksa untuk menuntut terdakwa kasus penistaan agama.

 

EDITOR: Iwan Y

8 KOMENTAR

  1. Ayoo umat islam seindonesia.
    .yg tau dg agama dan yg takut akan ALLAH S.W.T…BANGKIT DAN HUKUM PENISTA AGAMA…JANGAM HUKUM RUNCING K BAWAH DAN TUMPUL KEATAS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.