Prabowo Tolak Rekapitulasi, Pengamat: Demokrasi Jadi Tak Sehat, Mengandung Ancaman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai penolakan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 membuat sistem demokrasi Indonesia tidak sehat karena cenderung mengandung ancaman.

“Sikap itu kurang sehat karena sifatnya menggunakan ancaman, seharusnya laporkan ke Bawaslu,” kata Ujang, di Jakarta, Rabu (15/5).

Ujang mengingatkan, dalam sistem demokrasi Indonesia, segala bentuk temuan dan keluhan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019, sudah ada mekanismenya untuk dilaporkan.

Karena itu, dia menilai lebih baik menggunakan institusi demokrasi seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyampaikan adanya dugaan kecurangan pemilu.

“Gunakan institusi demokrasi seperti Bawaslu dan MK sebagai bagian persaingan dalam kontestasi politik. Karena itu adalah mekanisme yang diatur dalam UU,” ujarnya.

Menurutnya, kalau ditemukan adanya bukti-bukti kecurangan pemilu, silakan laporkan ke Bawaslu dan jika tidak terima dengan keputusan KPU dalam penetapan pemenang capres dan cawapres tanggal 22 Mei, silakan mengajukan ke MK.

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menilai, sikap kubu Prabowo-Sandiaga yang menolak rekapitulasi suara yang masih berlangsung, merupakan tidakan kurang tepat. “Karena KPU belum mengumumkan siapa pemenangnya dan prosesnya masih berjalan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).

Djoko mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.

Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif, dan Brutal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close