Muncul Fatwa Fardhu Ain Dukung Khofifah, Kiai Sepuh Jatim Tersinggung

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) menilai munculnya fatwa “fardhu ain” (wajib) mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah Jatim, sangat menyinggung perasaan kiai-kiai sepuh.

“Tentu ini menyinggung para kiai sepuh dan ternama di Jatim yang jumlah santrinya puluhan ribu, sebab mereka mayoritas berbeda pendapat dengan fatwa tersebut,” ujar Koordinator FK3JT KH Fahrurrozi di sela pernyataan sikap di Surabaya, Senin (28/5).

Ia menyampaikan fatwa yang dimaksud adalah pernyataan ratusan kiai di Pulau Madura yang mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018.

Dukungan tersebut termaktub dalam sebuah fatwa bernomor 1/SFMM/V/2018 yang ditandatangani sejumlah pengurus pondok pesantren di Sampang, Madura, Sabtu (19/5).

Gus Fahrur, sapaan akrabnya, berharap fatwa itu secepatnya dicabut karena tidak kuatnya dasar memilih salah satu pasangan calon tertentu di pesta demokrasi, terlebih fatwa tersebut sifatnya bukan internal, melainkan bagi seluruh masyarakat.

“Padahal yang namanya fatwa itu hanya berhak dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak berwenang,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Canga’an Bangil, Kabupaten Pasuruan tersebut.

Pihaknya juga memohon kepada semua elemen masyarakat, khususnya para ulama karena merupakan panutan masyarakat, agar tidak membuat pernyataan yang justru malah menjadi polemik publik.

Sementara itu, pernyataan sikap ini dihadiri Sekretaris FK3JT Gus Islahul Hidayah (Ponpes Al Alawiyah Turen-Malang), Gus Kholili Cholil dari Ponpes Syaichona Kholil Bangkalan, Gus Imam Asy’ari dari Ponpea Al Qodiri Jember, Gus Nidzom dari Ponpes Al-Masy’u Pasuruan dan Gus Zainul dari Ponpes Al Islahiyah Ngoro Mojokerto.

Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.

Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bangsa Gagal Nyintesis

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER