Lima Fakta Hukum Yang Dibacakan Dalam Persidangan Ahok

4
785
sidang ahok
Suasana sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

JAKARTA – Dalam sidang vonis kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar di auditorium Kementan, Jl. RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Selasa pagi (9/5/2017), Majelis Hakim membacakan fakta-fakta hukumnya secara rinci, dengan mengurai perjalanan politik Ahok terkait dengan penyebutan surat Al Maidah 51.

Pertama, hakim memaparkan kunjungan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dalam sambutannya kepada warga.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa,” begitu potongan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang majelis hakim dalam sidang pagi ini.

Kegiatan Ahok di Kepulauan Seribu diliput dan direkam Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, kemudian dipublikasikan 28 September 2016.

“Dengan cara mengunggah rekaman video dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov sehingga dapat diakses masyarakat secara luas,” kata hakim.

Kedua, majelis hakim juga memaparkan Pilkada Bangka Belitung yang diikuti Ahok pada tahun 2007. Pada masa kampanye saat itu menurut hakim terdapat banyak anjuran terkait Al Maidah 51 berupa surat maupun tulisan.

Ketiga, Ahok membuat buku berjudul “Merubah Indonesia” pada tanggal 18 Agustus 2008. Pada buku tersebut Ahok menuliskan karir politik dan surat Al Maidah yang menurut Ahok disalahgunakan elite politik

“Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program. Mereka berusaha berlindung di balik ayat seperti itu,” tulis Ahok sebagaimana dibacakan oleh hakim.

Keempat, majelis hakim menyinggung perkataan Ahok terkait pembangunan masjid yang dilengkapi fasilitas wifi.

“Karena mengingat demo dipimpin gubernur kafir, terdakwa akan memasang wifi Al Maidah 51 dengan pasword kafir,” sebut hakim menirukan ucapan Ahok.

Kelima, pada 21 September 2016, Ahok menurut majelis hakim juga menyebut surat Al Maidah pada saat berada di kantor DPP NasDem.

“Pada pokoknya terdakwa meminta lawan politik untuk tidak menggunakan surat Al Maidah 51 untuk berkompetisi,” sebut majelis hakim.

Dalam sidang ke-20 yang digelar pada 20 April 2017 lalu, Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa Penuntut Umum menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Ahok dituntut atas pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Nomor urut paslon

Unair Bantah Dukung Salah Satu Paslon Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menegaskan tidak terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Sekali lagi...

Pemerintah Malaysia Keluarkan Larangan WNA Bekerja Sebagai Juru Masak

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Malaysia melarang warga negara asing bekerja sebagai juru masak di restoran negara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019. Menteri Sumber Manusia Malaysia...

Kembali Telan Korban, ABK KM Ramos Hilang di Danau Toba

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Seorang anak buah kapal KM Ramos Risma Marisi hilang di perairan Danau Toba ketika kapal tersebut mengalami mati mesin pada Jumat (22/6)...
Najib vs Mahathir

Najib Razak Bantah Terlibat Skandal 1MDB, Mahathir Geram

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia Mahathir mencurahkan cemooh terhadap pendahulunya, Najib Razak, Kamis (21/6), karena menyangkal mengetahui jutaan dolar dari dana negara 1MDB...

Kemensos Pastikan Logistik Cukup untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun

MEDAN, SERUJI.CO.ID -  Kementerian Sosial memastikan ketersediaan logistik untuk pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. "Kami memastikan bahwa logistik untuk pencarian...