Lima Fakta Hukum Yang Dibacakan Dalam Persidangan Ahok


JAKARTA – Dalam sidang vonis kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar di auditorium Kementan, Jl. RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Selasa pagi (9/5/2017), Majelis Hakim membacakan fakta-fakta hukumnya secara rinci, dengan mengurai perjalanan politik Ahok terkait dengan penyebutan surat Al Maidah 51.

Pertama, hakim memaparkan kunjungan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dalam sambutannya kepada warga.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa,” begitu potongan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang majelis hakim dalam sidang pagi ini.

Kegiatan Ahok di Kepulauan Seribu diliput dan direkam Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, kemudian dipublikasikan 28 September 2016.

“Dengan cara mengunggah rekaman video dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov sehingga dapat diakses masyarakat secara luas,” kata hakim.

Kedua, majelis hakim juga memaparkan Pilkada Bangka Belitung yang diikuti Ahok pada tahun 2007. Pada masa kampanye saat itu menurut hakim terdapat banyak anjuran terkait Al Maidah 51 berupa surat maupun tulisan.

Ketiga, Ahok membuat buku berjudul “Merubah Indonesia” pada tanggal 18 Agustus 2008. Pada buku tersebut Ahok menuliskan karir politik dan surat Al Maidah yang menurut Ahok disalahgunakan elite politik

“Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program. Mereka berusaha berlindung di balik ayat seperti itu,” tulis Ahok sebagaimana dibacakan oleh hakim.

Keempat, majelis hakim menyinggung perkataan Ahok terkait pembangunan masjid yang dilengkapi fasilitas wifi.

“Karena mengingat demo dipimpin gubernur kafir, terdakwa akan memasang wifi Al Maidah 51 dengan pasword kafir,” sebut hakim menirukan ucapan Ahok.

Kelima, pada 21 September 2016, Ahok menurut majelis hakim juga menyebut surat Al Maidah pada saat berada di kantor DPP NasDem.

“Pada pokoknya terdakwa meminta lawan politik untuk tidak menggunakan surat Al Maidah 51 untuk berkompetisi,” sebut majelis hakim.

Dalam sidang ke-20 yang digelar pada 20 April 2017 lalu, Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa Penuntut Umum menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Ahok dituntut atas pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

 

EDITOR: Iwan Y

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Petani dan Musim Semi

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close