Ksatria Airlangga: Pernyataan Waketum Gerindra Soal Kasus Narkoba Andi Arief Memalukan!

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komunitas Ksatria Airlangga mengecam keras pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Jokowi atas tertangkapnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

“Pernyataan itu jelas tendensius, inisuatif dan bisa dibaca sebagai upaya mengambinghitamkan pemerintahan Jokowi atas tindakan individual yang dilakukan seorang pengurus partai pendukung kubu Prabowo,” tegas Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Surabaya, Senin (4/3).

Menurut Teguh, tertangkapnya Andi Arief justru mengindikasikan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

BACA JUGA:  Hasil Rekapitulasi Aceh: Sapu Bersih, Prabowo Menang Telak Selisih Hampir 2 Juta Suara

Dalam pandangan Teguh, selain salah sasaran pernyataan Waketum Gerindra itu juga memalukan.


“Kita jadi tahu, bagaimana kualitas politisi kita yang begitu gampang memelintir fakta demi kepentingan kelompoknya,” ujarnya.

Karena itu Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya. Ia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/3) menyatakan bahwa Andi Arief telah menjadi korban kegagalan pemerintah Jokowi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Badan Anda Gendut? Inilah Risikonya Bagi Lutut Anda

Badan anda gemuk? inilah resikoanya bagi lutut anda....

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi