KPU RI Sahkan Rekapitulasi Riau, Prabowo Menang Selisih 726.574 Suara dari Jokowi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dari Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Provinsi Riau dengan selisih 726.574 suara, dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

“Dengan mengucap basmallah, perolehan suara ini kami sahkan,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sambil mengetuk palu di ruang sidang panel 2 Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5).

Berdasarkan pemaparan, angka perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua KPU Privinsi Riau Ilham M Yasir, pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf, meraih total 1.248.713 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh total 1.975.287 pemilih.

Riau menjadi daerah ke-31 dari total 34 provinsi yang telah menyelesaikan agenda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Pemilu 2019 di kantor KPU RI. Selain itu satu wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur masih belum selesai penghitungan suaranya.

Jalannya rapat relatif kondusif karena saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) selaku kubu yang kalah, menerima seluruh hasil keputusan tanpa sanggahan apapun.

Namun saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Azis Subekti tetap menjaga konsistensinya untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tersebut.

Dalam kesempatannya berbicara di hadapan komisioner KPU RI beserta jajaran di tingkat Provinsi Riau, Azis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengungkap sejumlah dinamika yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di daerahnya.

“Mohon kepada Bawaslu Riau untuk memaparkan mengapa angka Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna surat keterangan maupun KTP elektronik angkanya bisa tinggi,” katanya.

DPK yang dimaksud berada di daerah Pekan Baru mencapai 13,4 persen dan Dumai berkisar 12 persen lebih dari total pemilih.

Anggota Bawaslu Riau Darussalim mengatakan kedua daerah tersebut memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari Padang dan sebaliknya.

“Kami nilai wajar (persentase DPK),” ujarnya.

Ia mengatakan, justru dinamika yang menonjol selama Pemilu Riau adalah keterlibatan kepala daerah setempat dalam mengampanyekan salah satu kontestan pemilu.

Kasus tersebut telah ditangani sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah.

“Kami juga menangkap 18 oknum petugas Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan 18 oknum Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang terindikasi melanggar etik. Beberapa sudah berstatus tersangka,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close