KPU RI Sahkan Rekapitulasi Riau, Prabowo Menang Selisih 726.574 Suara dari Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dari Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Provinsi Riau dengan selisih 726.574 suara, dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

“Dengan mengucap basmallah, perolehan suara ini kami sahkan,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sambil mengetuk palu di ruang sidang panel 2 Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5).

Berdasarkan pemaparan, angka perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua KPU Privinsi Riau Ilham M Yasir, pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf, meraih total 1.248.713 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh total 1.975.287 pemilih.

Riau menjadi daerah ke-31 dari total 34 provinsi yang telah menyelesaikan agenda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Pemilu 2019 di kantor KPU RI. Selain itu satu wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur masih belum selesai penghitungan suaranya.

Jalannya rapat relatif kondusif karena saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) selaku kubu yang kalah, menerima seluruh hasil keputusan tanpa sanggahan apapun.

Namun saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Azis Subekti tetap menjaga konsistensinya untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tersebut.

Dalam kesempatannya berbicara di hadapan komisioner KPU RI beserta jajaran di tingkat Provinsi Riau, Azis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengungkap sejumlah dinamika yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di daerahnya.

“Mohon kepada Bawaslu Riau untuk memaparkan mengapa angka Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna surat keterangan maupun KTP elektronik angkanya bisa tinggi,” katanya.

DPK yang dimaksud berada di daerah Pekan Baru mencapai 13,4 persen dan Dumai berkisar 12 persen lebih dari total pemilih.

Anggota Bawaslu Riau Darussalim mengatakan kedua daerah tersebut memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari Padang dan sebaliknya.

“Kami nilai wajar (persentase DPK),” ujarnya.

Ia mengatakan, justru dinamika yang menonjol selama Pemilu Riau adalah keterlibatan kepala daerah setempat dalam mengampanyekan salah satu kontestan pemilu.

Kasus tersebut telah ditangani sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah.

“Kami juga menangkap 18 oknum petugas Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan 18 oknum Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang terindikasi melanggar etik. Beberapa sudah berstatus tersangka,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close