Keberatan Putusan Bawaslu Jateng, Tim Prabowo: Deklarasi Kada Jelas Langgar UU Pemilu

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Jawa tengah keberatan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng yang menyatakan deklarasi dukungan puluhan kepala daerah di Jateng pada capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf, hanya melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Hari ini kami sampaikan keberatan kepada Bawaslu,”┬ákata anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Listiani di Kantor Bawaslu Jateng, di Semarang, Senin (25/2).

Menurut Listiani, setelah melakukan pendalaman atas deklarasi yang dipimpin Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tersebut, pihaknya meyakini bahwa telah terjadi pelanggaran Undang Undang Pemilu.

“Tidak hanya UU Pemerintahan Daerah saja yang dilanggar 35 kepala daerah, tapi juga melanggar UU Pemilu pasal 547,” ujarnya.

Dijelaskan Listiani, dalam pasal 547 tersebut tegas disampaikan bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye dapat dipidana.

“Unsur pelanggaran sesuai pasal 547 UU Pemilu itu sudah sangat jelas terpenuhi, tapi Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada pelanggaran pidana Pemilu,” katanya.

Padahal, imbuhnya, tindakan Ganjar Pranowo dan 35 Kepala Daerah tersebut jelas menguntungkan salah satu paslon.

“Seharusnya, Bawaslu Jawa Tengah berani menerapkan UU Pemilu,” pungkasnya

Bawaslu Jateng Klaim Sudah Tangani Laporan Sesuai Prosedur

Kantor Bawaslu (ilustrasi)

Menanggapi hal itu, Koordinator Humas dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Rofiuddin, mengaku mereka sudah melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kalau pelapor bilang ada dugaan pelanggaran lain, ya sah-sah saja. Putusan kami sudah final dan hasil rapat pleno memutuskan itu memang pelanggaran pada perundang-undangan dan kami bekerja berdasarkan data serta fakta, tidak melihat latar belakang dukungan,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar menjatuhkan sanksi kepada 35 kepala daerah karena melakukan pelanggaran UU Pemerintahan Daerah saat deklarasi dukungan pasangan capres nomor urut 01.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER