Jokowi Didesak Bersikap Tegas atas Status Ahok

JAKARTA – Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas dan tidak membiarkan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Apalagi, menurut ITW, permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kagaduhan.

“Banyak permasalahan lalu lintas di Jakarta yang harus ditangani lewat kebijakan atau keputusan gubernur. Sehingga gubernur harus memiliki legalitas agar tidak menimbulkan permasalahan bahkan kegaduhan,” ujar Presidium ITW, Edison Siahaan melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/2), seperti dilansir republika.co.id.

Menurut Edison, warga Jakarta kini membutuhkan gubernur yang memiliki legalitas untuk mewujudkan lalu lintas yang memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar). “Berdasarkan ketentuan, maka kewenangan untuk memberhentikan sementara atau tidak gubernur DKI adalah kewenangan Presiden Jokowi,” kata dia.

Seperti diketahui, Ahok sudah kembali aktif menjadi gubernur DKI Jakarta pada Sabtu (11/2) lalu. Saat itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono dan Ahok melakukan serah terima di Balai Kota DKI Jakarta.

Serah terima dilakukan setelah Ahok dan Djarot Saiful Hidayat menyelesaikan cuti untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Kontroversi pun muncul karena saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

 

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy