Hoaks Surat Suara Tercoblos, Kominfo: Andi Arief Bisa Dijerat Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu menegaskan penyebar kabar bohong di media sosial, siapapun termasuk elite-elite politik, bisa dijerat hukum dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya selalu menyampaikan supaya jangan sampai elite-elite politik dan siapapun yang followernya banyak di media sosial menggunakan gimmick-gimmick seperti itu untuk kemudian seakan dirinya bisa terlindung bebas dari jeratan hukum,” kata Ferdinandus Setu di acara diskusi di Rumah Makan Handayani Prima, Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

“Pasal 28 ayat 1 UU ITE sangat jelas. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan mendistribusikan, mentransimisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki atau memuat kabar bohong dalam transaksi elektronik,” lanjutnya.

Ferdinandus kemudian menyinggung Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Dikatakannya, Andi memang memposting cuitan soal 7 kontainer yang berisi surat suara tercoblos, dan Andi berdalih cuitan itu untuk meminta pengecekan dan klarifikasi.


Baca juga: Kominfo Laporkan Hasil Identifikasi Hoaks Surat Suara Tercoblos ke Bareskrim

Dalam hal ini, kata Ferdinandus, Andi Arief bisa dijerat hukum, alasannya unggahannya di media sosial memicu banyak orang membicarakan yang kemudian disebarluaskan.

“Ketika saya ditanya apakah Pak Andi Arief bisa dijerat? Bisa. Kenapa tidak? Jelas. Postingan dialah yang kemudian memicu banyak orang membicarakan, dan kemudian menyebarluaskan lagi soal kontainer surat suara tadi. Tentu saja ini ranahnya penegak hukum untuk kemudian menindaklanjuti,” tuturnya.

BACA JUGA:  Yusril Tegaskan PBB Tak Akan Netral, Kader Diminta Taat Keputusan

Ferdinandus menjelaskan postingan memiliki unsur delik pidana apabila isi unggahan bisa memancing kemarahan.

“Ketika dia sebagai elite politik yang sehari-hari kemudian punya niat membakar kemarahan followersnya dengan memposting ‘katanya’, ‘kabarnya’, itu sudah ada unsur kesengajaan. Saya belajar ilmu hukum di UGM dan di UI, ada delik pidana di situ,” jelasnya.

Baca juga: Pembuat dan Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Jadi Tersangka

Soal kasus Andi Arief, pihaknya mengatakan sudah melakukan analisis menggunakan pengais konten si penyebar dan pembuat. Terungkapnya pembuat hoaks surat suara tercoblos hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu setelah Kominfo mengirim sejumlah data ke Bareskrim Polri.

“Hari Kamis kami langsung mengirim sejumlah data hasil penelusuran mesin pengais konten ke Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Pak Albertus Rachmat Wibowo. Dan yang ditangkap kemarin itu yang posting pertama di Twitter, itu adalah termasuk data yang kemarin kami kirimkan. Tentu saja teman-teman Polri lebih jago lagi, menelusuri rekaman suara melalui WA, sebagai upaya kepolisian melalui digital forensik,” terangnya.

“Yang kami mau sampaikan, yang namanya jejak digital mau disembunyikan seperti apapun bisa ditelusuri,” pungkasnya.

Baca juga: Nilai Cuitan Andi Arief Penyebaran Hoaks, Mahfud MD: Harus Dipanggil Polisi

Turut hadir dalam acara diskusi tersebut, diantaranya Tenaga ahli Bawaslu RI Sulastio, Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Kurniadi, KH Masdar Farid Mas’udi, dan Akademisi Universitas Katolik Atma Jaya Dodi Lapihu. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi