JAKARTA – Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan hingga kini belum mengeluarkan surat rekomendasi terkait penetapan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien sebagai pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018, namun tidak membantah perihal isi surat tersebut.
“Terkait kasus Jawa Barat, memang selama ini berdasarkan survei-survei yang ada, ada tiga besar yang hampir bersamaan dari seluruh survei. Memang yang nomor satu Ridwan Kamil, diikuti Dedy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Dengan memperhatikan ini, maka timbul berbagai macam opsi-opsi simulasi,” kata Idrus di Jakarta, Jumat (22/9).
Artinya, lanjut dia, pernah suatu ketika pihaknya mensimulasikan Ridwan Kamil dengan Dedi Mulyadi, tapi opsi itu tidak sampai pada sebuah kesepakatan.
“Sehingga muncul lagi misalkan Pak Dedi dengan salah satu parpol lain, ini juga enggak tercapai kesepakatan. Lalu muncul lagi simulasi lain, misalnya Kamil dengan Daniel Muttaqien,” katanya.
Ini simulasi-simulasi yang ada. Tetapi sampai pada kesimpulan, bahwa dari seluruh opsi yang ada tentu nanti kita akan melakukan pilihan. Nah pilihan ini tentu dilakukan melaui satu rapat yang dilakukan yang namanya rapat tim pilkada pusat. Dan jika ada masalah baru kita konsultasikan ke ketum, ujarnya.
Idrus menyampaikan bahwa bahwa Partai Golkar dalam menentukan paslon yang diusung pada setiap pilkada telah diatur dalam juklak tentang Pilkada.
“Di situ diatur, prinsipnya Partai Golkar mengedepankan kader, apalagi kalau itu pengurus. Tetapi karena Golkar ingin memenangkan pilkada-pilkada yang ada sebagaimana 2017 lalu kita menang nomor satu dibanding dengan parpol lain, maka Golkar akan memperhatikan secara sunguh-sungguh bagaimana aspirasi rakyat dan bagaimana elektablitas calon-calon yang ada,” tuturnya.
Terkait beredarnya SK, Idrus menyampaikan bahwa tidak mungkin Golkar mengeluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor surat, dan tanpa tanggal.
“Sehingga dengan demikian, bahwa sampai pada hari ini, DPP belum mengeluarkan secara resmi tetang pasangan yang diusung Golkar di Jabar. Karena dari simulasi-simulasi yang ada sebelumnya, itu perlu rapat dan konsultasi dengan ketum Partai Golkar. Nah kita belum sempat konsultasikan, tapi tiba sakit,” terangnya.
Jadi, lanjut Idrus, pihaknya akan menunggu bagaimana konsultasi dengan Ketua Umum atau memang sudah bisa diputuskan dalam rapat tim pilkada pusat yang tentu juga dihadiri oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jabar.
Soal adanya tanda tangan pada surat yang beredar, Idrus juga tidak menjawab secara tegas.
“Ya, saya katakan tadi itu kita tidak dalam posisi memberikan penjelasan karena memang belum secara resmi kita keluarkan surat,” ungkapnya. (Ant/SU02)
