REMBANG, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan cawagub Taj Yasin Maimoen bersama Kiai Haji Mustofa Bisri (Gus Mus) terlihat ngobrol santai membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, atau yang biasa dikenal dengan UU MD3.

Obrolan santai antara politikus PDI Perjuangan dengan ulama karismatik yang berlangsung di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Kabupaten Rembang, Jumat (16/2), itu sama sekali tidak menyinggung tentang pelaksanaan Pilkada Jateng 2018.

Dalam pembicaraan tersebut, Gus Mus menyinggung UU MD3 yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Menurut Gus Mus, anggota legislatif di semua tingkatan itu sama dengan kepala pemerintahan atau kepala daerah yang tidak boleh anti kritik.

“DPR itukan wakil rakyat, majikannya ya rakyat, kalau tidak mau dikritik, ya jangan jadi wakil, lebih baik jadi rakyat saja,” ujarnya.

Petahana Ganjar Pranowo yang ditemui wartawan usai mendatangi kediaman Gus Mus di sela berkampanye hari kedua mengatakan bahwa Gus Mus mengingatkan agar jika menjalankan birokrasi tidak fakir serta pemerintahan yang baik.

“Pesannya Gus Mus itu selalu begitu, simpel tapi ‘mak jleb’, dan menjadi pegangan bagi saya. Mengingatkan akan ada selalu manusia yang butuh, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah perilaku yang buruk, ini harus dihindari,” tuturnya.

Ganjar menegaskan, kedatangannya ke Gus Mus bukan untuk membicarakan soal Pilkada Jateng 2018, melainkan hanya silaturahim.

“Jika ke Rembang itu saya selalu mampir, ‘sowan’ Gus Mus, kebetulan hari ini Jumat, pas pengajian. Sekalian bersama Gus Yasin (cawagub Taj Yasin Maimoen, red.) yang juga cucu Gus Mus. Ya kita ngopi-ngopi aja sambil cerita yang lucu-lucu,” ujarnya.

Menurut Ganjar, cara Gus Mus menyampaikan pesan selalu unik dan harus bisa diterjemahkan sendiri.

“Ya seperti MD3 itu, jelekin DPR ya jelekin rakyat, soalnya kan itu wakil rakyat. Pesan politik yang enteng, tapi harus diterjemahkan. Harus dewasa, harus bisa bawa diri,” katanya. (Ant/SU03)