Elektabilitas Prabowo Terus Kejar Jokowi, Fadli Zon: Selisihnya Makin Tipis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa keterpilihan atau elektabilitas paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Subianto terus meningkat.

Bahkan Fadli mengklaim jarak elektabilitas antara paslon 02 dengan 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin semakin menipis, lebih tipis dari hasil survei Lembaga Survei Median.

“Survei internal kami bahkan bedanya lebih tipis. Sangat tipis, hanya tinggal 4-6 persen. Dalam survei Median kan kalau enggak salah 7-9 persen,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Fadli, kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandiaga ini sebagai bukti bahwa publik tidak puas dengan kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan berbagai klaim keberhasilan paslon 01 yang merupakan petahana.


Baca juga: Survei: Suara Jokowi-KH Ma’ruf di Pulau Jawa Mulai Digerus Prabowo-Sandiaga

“Kan memang pemerintah ini gagal dalam banyak hal. Pertumbuhan ekonomi gagal, pencapaian tax ratio gagal, utang menumpuk, harga makin naik, daya beli lemah, itu kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa pakai pencitraan ya,” tukas pria yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

BACA JUGA:  Hasil Rekapitulasi Maluku Utara: Prabowo Menang, Selisih 34.275 Suara dari Jokowi

Sebelumnya, Median kembali merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga terus memperkecil jarak dengan paslon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf.

Baca juga: Survei: Terus Naik, Elektabilitas Prabowo Makin Mendekati Jokowi

Dalam rilis hasil survei Januari 2019, di Jakarta, Senin (21/1), elektabilitas pasangan Jokowi-KH Ma’ruf sebesar 47,9 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 38,7 persen.

“Median mendapati, suara pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam survei periode Januari 2019 relatif stagnan dibandingkan pada medio November 2018 yang meraih 47,7 persen atau hanya naik 0,2 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam rilis survei yang diterima SERUJI, Senin (21/1). (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi