Dipolisikan Andi Arief, PSI: Kami Tak Akan Lari ke Luar Negeri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri terkait ‘Kebohongan Award’. PSI menegaskan siap menghadapi proses hukum atas pelaporan tersebut.

“Andi Arief sebagai warga negara berhak melaporkan kami ke polisi. Sepenuhnya kami serahkan kepada polisi. Sebagai kader PSI kami tidak akan lari dari proses hukum. Kami tidak akan lari ke luar negeri atau pergi umrah terus tidak pulang-pulang,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, di Jakarta, Rabu (9/1) malam.

Antoni menilai laporan Andi Arief ke Bareskrim justru menunjukkan sikap gugup bahkan kalap untuk menutup-nutupi kesalahan.

“Andi Arief terlihat gugup bahkan kalap. Setelah melakukan sebuah kesalahan lalu ia bereaksi membabi-buta untuk membela diri,” ujarnya.

Baca juga: Dicemarkan Namanya, Andi Arief Polisikan Komisioner KPU dan PSI

Antoni menegaskan apa yang dilakukan partainya terkait ‘Kebohongan Award’ merupakan pendidikan politik bagi warga. Untuk itu, menurutnya, tidak tepat bila dirasakan melanggar hukum.

“PSI merasa tidak ada hukum yang kami langgar. Kebohongan Award justru adalah pendidikan politik bagi rakyat agar rakyat sadar akan bahaya kebohongan politik. Apalagi kebohongan yang mendelegitimasi KPU, institusi demokrasi yang sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, PSI memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Lantaran ketiga nama itu dituding PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

“PSI membuat sebuah Kebohongan Award karena pada awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam jumpa pers di Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). (SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close