BPN Tolak Hasil Rekapitulasi, KPU: Jika Ada Kecurangan Laporkan Bawaslu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kembali bila ada kecurangan Pemilu 2019, segera melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar segera ditindaklanjuti

“Tidak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ada ditemukan indikasi kecurangan dilaporkan ke lembaga terkait, misalnya ke Bawaslu, biar Bawaslu yang memproses,” kata anggota KPU RI Ilham Saputra di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (14/5) malam.

Ilham mengatakan hal itu menanggapi pernyataan BPN Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

KPU, lanjut dia, sampai saat ini membuka diri terhadap hal-hal yang diindikasikan penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan.

“Silakan saja dilaporkan. Ada yang sudah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu, ada yang juga sudah diberikan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Bawaslu,” katanya.

Jadi prinsipnya, tambah Ilham, bahwa jika ada indikasi kecurangan agar melaporkan kepada institusi yang berwewenang, yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga menolak hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terindikasi adanya kecurangan.

“Kami masih menaruh harapan pada KPU. Akan tetapi sikap saya jelas bahwa saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini,” kata Capres Prabowo Subianto dalam orasinya pada acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER