Pilkada dan Upaya Pencapaian Titik Kesetimbangan Politik

oleh: Panca Hari Prabowo

SERUJI.CO.ID – Konsolidasi politik selama perhelatan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah sepanjang 2016 dan akan berlanjut pada 2018 bisa jadi merupakan laboratorium upaya pencapaian titik kesetimbangan politik nasional menjelang pemilu dan pemilihan presiden pada 2019.

Cairnya koalisi politik antarpartai dalam pelaksanaan pilkada bisa menjadi batu loncatan untuk koalisi dalam skala nasional saat pemilu dan pemilihan presiden yang akan berlangsung tak sampai dua tahun mendatang.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang baru saja berlalu, Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan kejutan ketika pandangan politiknya berkoalisi dengan Gerindra dan PKS saat mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam Pilpres 2014, bisa disaksikan PAN masuk ke dalam koalisi partai yang mendukung Jokowi-Kalla.

Di sisi yang lain, PDIP dan Golkar berada di kubu petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat bersama sebagian besar partai yang mengusung Jokowi-Kalla pada Pilpres 2014.

Apa yang terjadi dalam proses politik menjelang pemilihan kepala daerah di Jawa Timur juga memberikan sinyal konsolidasi terus berlangsung antarkekuatan politik nasional.

Partai Demokrat resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan keputusan partainya mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018 sudah melalui pertimbangan objektif.

Amir mengatakan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pihak yang berwenang dalam memutuskan dan menyetujui calon-calon gubernur dan wakil gubernur Partai Demokrat yang maju pada pilkada.

Dalam sebuah pertemuan pada pekan lalu, Majelis Tinggi Partai Demokrat membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 daerah di Indonesia dalam pilkada serentak 2018. Salah satu yang telah diputuskan adalah Pilgub Jawa Timur dengan mendukung Khofifah dan Emil Dardak.

Sejauh ini Khofifah-Emil sudah mengantongi dukungan sejumlah partai, antara lain Demokrat, Nasdem, PPP, Partai Golkar, dan Partai Hanura.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Berdagang Kemiskinan

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.