Berikut 21 Nama Pegawai Kemenkeu Penumpang Pesawat Lion Air JT 610

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Keuangan merilis 21 nama pegawainya yang pada Senin (29/10) pagi menumpang pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang, yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan resmi kementerian, Senin, mengatakan ada 12 pegawai Direktorat Jenderal Pajak, enam pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan tiga pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang naik pesawat nahas tersebut.

Daftar itu belum mencakup dua pasangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang juga merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nufransa mengatakan seluruh pemimpin dan pegawai Kementerian Keuangan berdoa semua penumpang pesawat tersebut dapat ditemukan.

“Kami juga berharap agar proses pencarian pesawat dan evakuasi dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat terus mendapatkan informasi terkini mengenai keadaan para penumpang,” katanya.

Semua pegawai Kementerian Keuangan yang naik Lion Air JT 610 bertugas di kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Pangkalpinang dan di antaranya ada yang baru mengikuti rangkaian kegiatan Hari Oeang serta mengikuti panggilan rapat koordinasi sekaligus memanfaatkan momen akhir pekan bersama keluarga di Jakarta.

Saat ini, Kementerian Keuangan telah membuka posko bantuan informasi bagi keluarga pegawai yang ikut dalam penerbangan JT 610 di VIP Room Terminal 1 B, Bandara Internastional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Menkeu Sri Mulyani dengan salah satu keluarga penumpang yang merupakan pegawai Kemenkeu, Senin (29/10/2018). (foto:Kemenkeu)

Berikut daftar nama pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT 610:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pratomo Wira Dewanto (Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama Bangka)
Hesti Nuraini (Kepala Seksi KPP Pratama Bangka)
Maria Ulfa (AR KPP Pratama Bangka)
Rivandi Pranata (AR KPP Pratama Bangka)
Junior Priadi (AR KPP Pratama Bangka)
Nicko Yogha Marenta Utama (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
Achmad Sukron Hadi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
Tri Haska Hafidi (AR KPP Pratama Pangkalpinang)
Firmansyah Akbar (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
Raden Roro Savitri Wulurastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
Ari Budiastuti (Kepala Seksi KPP Pratama Pangkalpinang)
I Gusti Ayu Ngurah Metta Kurnia (Kepala Subbagian KPP Pangkalpinang)

Menkeu Sri Mulyani dengan salah satu keluarga penumpang yang merupakan pegawai Kemenkeu, Senin (29/10/2018). (foto:Kemenkeu)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Abdul Khaer (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
Eko Sutanto (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
M. Fadillah (Kepala Seksi Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
Joyo Nuroso (Kepala Subbagian KPPN A1 Pangkalpinang)
Bambang Rozali Usman (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)
Akhmad Endang Rokhmana (Kepala Subbagian Kantor Wilayah DJPB Bangka Belitung)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Reni Ariyanti (Kepala KPKNL Pangkalpinang)
Dwinanto (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang)
Muhammad Jufri (Kepala Seksi KPKNL Pangkalpinang).

Menkeu Sri Mulyani dengan salah satu keluarga penumpang yang merupakan pegawai Kemenkeu, Senin (29/10/2018). (foto:Kemenkeu)

(Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi