Bantah Laporan ke Bawaslu Hanya Berdasar Berita Online, Begini Penjelasan BPN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membantah informasi yang beredar bahwa pihaknya melaporkan pelanggaran pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya berdasarkan berita-berita online.

Hal itu disampaikan Juru Bicara BPN, Andre Rosiade menyikapi berita tentang ditolaknya laporan dari tim BPN oleh Bawaslu soal dugaan terjadinya kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM), karena bukti yang diajaukan hanya berupa hasil cetak atau ‘print out’ berita media daring, dan link berita.

“Tidak benar BPN melaporkan pelanggaran ke Bawaslu berdasarkan berita-berita media Online. Hal ini tidak benar,” kata Andre lewat akun twitternya @andre_rosiade, Senin (20/5).

Dijelaskan oleh Andre, bahwa Bawaslu hari ini, Senin (20/5) memeriksa dan memutuskan dua laporan, yakni dari relawan IT dan dari Direktorat Advokasi dan Hukum BPN.

“Laporan Relawan IT ini lah yang hanya berdasarkan berita-berita media Online. Berbeda dengan laporan yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin oleh Bang Sufmi Dasco Ahmad yang lengkap dengan bukti-bukti dugaan TSM,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Diakui oleh Andre, bahwa laporan BPN pun dikembalikan berkasnya oleh Bawaslu karena masih belum sesuai dengan Formulasi Bawaslu.

“Tapi setelah BPN berdiskusi dan konsultasi, kami sudah memahami Formulasi yang di inginkan Bawaslu dalam laporan dugaan TSM,” tuturnya.

Atas laporan yang dikembalikan Bawaslu tersebut, imbuh Andre, dalam waktu dekar BPN akan kembali melaporkan dugaan TSM ke Bawaslu dengan Formulasi yang diinginkan oleh Bawaslu termasuk dengan mengkompilasi berkas yang dikembalikan.

“Intinya laporan selanjutnya kami sangat optimis sudah memenuhi keinginan Bawaslu dan tidak benar bahwa BPN melaporkan hanya berdasar berita-berita Online,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER