Bantah Laporan ke Bawaslu Hanya Berdasar Berita Online, Begini Penjelasan BPN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membantah informasi yang beredar bahwa pihaknya melaporkan pelanggaran pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya berdasarkan berita-berita online.

Hal itu disampaikan Juru Bicara BPN, Andre Rosiade menyikapi berita tentang ditolaknya laporan dari tim BPN oleh Bawaslu soal dugaan terjadinya kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM), karena bukti yang diajaukan hanya berupa hasil cetak atau ‘print out’ berita media daring, dan link berita.

“Tidak benar BPN melaporkan pelanggaran ke Bawaslu berdasarkan berita-berita media Online. Hal ini tidak benar,” kata Andre lewat akun twitternya @andre_rosiade, Senin (20/5).

Dijelaskan oleh Andre, bahwa Bawaslu hari ini, Senin (20/5) memeriksa dan memutuskan dua laporan, yakni dari relawan IT dan dari Direktorat Advokasi dan Hukum BPN.

“Laporan Relawan IT ini lah yang hanya berdasarkan berita-berita media Online. Berbeda dengan laporan yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin oleh Bang Sufmi Dasco Ahmad yang lengkap dengan bukti-bukti dugaan TSM,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Diakui oleh Andre, bahwa laporan BPN pun dikembalikan berkasnya oleh Bawaslu karena masih belum sesuai dengan Formulasi Bawaslu.

“Tapi setelah BPN berdiskusi dan konsultasi, kami sudah memahami Formulasi yang di inginkan Bawaslu dalam laporan dugaan TSM,” tuturnya.

Atas laporan yang dikembalikan Bawaslu tersebut, imbuh Andre, dalam waktu dekar BPN akan kembali melaporkan dugaan TSM ke Bawaslu dengan Formulasi yang diinginkan oleh Bawaslu termasuk dengan mengkompilasi berkas yang dikembalikan.

“Intinya laporan selanjutnya kami sangat optimis sudah memenuhi keinginan Bawaslu dan tidak benar bahwa BPN melaporkan hanya berdasar berita-berita Online,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER