Dua peristiwa itu menandai pola kepemimpinan baru di Pemprov DKI Jakarta. Bukan sekadar gaya komunikasi dan pendekatan personal, namun proses pelaksanaan kebijakan yang membuka ruang dialog dan menghormati hak partisipasi warga dalam pembangunan kota.

Gubernur Anies dan Wagub Sandi memberikan arahan kapada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah cara pandang dan sikap tentang pembangunan kota dalam rapat perdana di Balaikota DKI Jakarta, 23 Oktober 2017. Dalam rapat yang dihadiri pejabat eselon itu, Anies menjelaskan empat tingkat evolusi kota yang perlu dipahami aparat Pemprov, yaitu: City 1.0 di mana pemerintah bertindak sebagai administrator dan warga sebagai penghuni.

City 2.0 di mana pemerintah sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen; City 3.0 di mana pemerintah sebagai fasilitator dan arga sebagai partisipan, serta City 4.0 dimana pemerintah sebagai kolaborator dan warga sebagai kreator.

Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus naik kelas mencapai tahap City 4.0, agar unggul dibanding provinsi lain di Indonesia dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Untuk itu, segenap jajaran Pemprov harus memiliki cara pandang dan sikap baru dalam pengelolaan kota (city management).

Arahan Anies sejalan dengan pandangan Marcus Foth dan Mirko Guaralda dalam situs The Conversation (1/5/2017) yang pada intinya menyatakan pembangunan kota generasi baru harus melibatkan partisipasi warga secara total.