⚠️ Argumen: Ada Risiko Besar
Di sisi lain, konsesi Indonesia tidak kecil. Membuka pasar dengan tarif 0% untuk produk AS berpotensi membanjiri pasar domestik dengan barang AS — mulai dari migas, elektronik, suku cadang pesawat, serealia (gandum, kedelai), hingga farmasi. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan bahwa impor dari lima sektor ini saja sudah mencapai USD 5,37 miliar sepanjang 2024 — dan angka itu berpotensi melonjak tajam dengan tarif 0%.
Bhima juga menyoroti alokasi subsidi energi RAPBN 2026 sebesar Rp 203,4 triliun bisa tidak mencukupi jika impor BBM dan LPG dari AS meningkat drastis akibat skema bebas bea masuk.
Apindo juga mengingatkan risiko bagi industri dalam negeri — khususnya produk dengan standar produksi berbeda dari AS yang kini bebas masuk tanpa hambatan tarif.
🔍 Yang Paling Kritis: Kepastian Hukum ART vs Tarif 10%
Pertanyaan terbesar saat ini adalah bagaimana ART berinteraksi dengan tarif global 10% Section 122 yang berlaku 24 Februari. Jika keduanya berjalan paralel, ini bisa menjadi bom waktu negosiasi yang meledak tepat saat ART hendak diratifikasi. Diperlukan klarifikasi teknis resmi dari Kementerian Perdagangan dalam waktu secepatnya.
Perbandingan Posisi Indonesia vs Negara Lain
| Negara | Tarif ke AS | Keterangan |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesia | 19% (via ART) | 1.819 produk bebas tarif |
| 🇨🇳 China | 35% | Tarif IEEPA diganti + tarif lama |
| 🇲🇽 Meksiko | 35% | Tidak ada perjanjian khusus |
| 🇬🇧 Inggris | 10% | Neraca defisit vs AS |
| 🇻🇳 Vietnam | ~20% | Masih dalam proses negosiasi |
| 🌍 Global (default) | 10% | Tarif baru Section 122, 24 Feb 2026 |
Apa yang Harus Diperhatikan Ke Depan?
Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan: di satu sisi ART yang baru diteken memberikan kepastian relatif — di sisi lain perubahan lanskap hukum tarif AS dalam 24 jam terakhir membuka ketidakpastian baru. Beberapa hal yang perlu dipantau dalam waktu dekat:
Pertama, klarifikasi resmi dari Kemendag dan USTR soal apakah tarif 10% Section 122 berlaku di atas atau terpisah dari tarif 19% ART. Kedua, proses konsultasi ART dengan DPR RI — apakah akan berjalan mulus atau menuai penolakan dari fraksi yang khawatir soal banjir produk AS. Ketiga, dampak nyata di lapangan bagi industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke AS dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Kesimpulan: Diplomasi Kilat di Tengah Badai Hukum
Indonesia membuat langkah berani dan cepat — meneken ART sehari sebelum guncangan besar di Washington. Hasilnya: tarif 19% yang lebih rendah dari banyak pesaing, 1.819 produk bebas masuk pasar AS, dan fondasi hubungan dagang yang lebih terstruktur. Namun kontraprestasinya tidak ringan: pasar domestik dibuka lebar untuk produk AS, dan posisi ART di tengah rezim tarif 10% baru masih abu-abu secara hukum.
Prabowo menang di meja negosiasi — tapi permainan belum selesai. Tarif bisa berubah lagi. Hukum bisa berubah lagi. Dan Indonesia perlu memastikan 1.819 peluang bebas tarif itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pengusaha dalam negeri — sebelum peluang itu berubah menjadi ancaman.
Sumber valid terverifikasi: Okezone Economy, Liputan6, Infobanknews, Kompas.com, CNBC, Matanurani, BCA Prioritas, CELIOS — 19–21 Februari 2026. Data ART: Kementerian Koordinator Perekonomian RI / Airlangga Hartarto.
