Terkait 9 Kada di Riau Deklarasi Dukung Jokowi, Begini Rekom Bawaslu ke Mendagri

0
102
  • 19
    Shares
Kepala daerah di Riau saat deklarasi dukungan kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Hotel Aryaduta, Rabu, (10/10/2018). (foto:Istimewa)

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau telah memutuskan bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan sembilan Kepala Daerah (Kada) yang terlibat Deklarasi Pro-Jokowi (Projo) pada 10 Oktober 2018 lalu di Kota Pekanbaru.

“Keputusan tidak terpenuhinya unsur pidana Pemilu ini diambil berdasarkan rapat sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau yang digelar alot selama tujuh jam,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, di Pekanbaru, Sabtu (3/11).

Namun, walau tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana, ke sembilan kepala daerah tersebut, menurut Bawaslu, terbukti melanggar UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Walau mereka tidak tersangkut pidana, namun keputusan melanggar Peraturan Perundang undangan lainnya, diambil dalam rapat Pleno Bawaslu Riau sesaat setelah Rapat Sentra Gakkumdu,” ujar Rusidi.

Baca: Bawaslu: 9 Kada di Riau Yang Deklarasi Dukung Jokowi, Tidak Penuhi Unsur Pidana

Ia mengatakan sebelum memutuskan pihak Bawaslu Riau telah meminta keterangan dari KPU Riau, pihak Panitia Pelaksana Deklarasi dan DPD Projo Riau, sembilan Kepala Daerah se-Riau hingga pendapat Ahli, baik Ahli Pidana maupun Ahli Tata Negara.

“Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan tersebut, Bawaslu Riau menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Sentra Gakkumdu II,” sebutnya.

Rapat Sentra Gakkumdu dibuka Rusdan lengkap dengan empat anggota lain Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, yakni Gema Adinata, Neil Antariksa, H Amiruddin Sijaya, dan Hasan.

Rapat selanjutnya dipimpin Dinata selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provini Riau dengan pembacaan fakta-fakta serta keterangan dari Ahli.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Gema Adinata mengatakan, putusan yang diambil sudah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari para bupati/wali kota serta pendapat dari ahli-ahli.

Baca juga: Dinilai Berhasil, Seluruh Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi

“Ini hasilnya diperoleh dari sekian proses pengumpulan data dan informasi, tidak terpenuhi unsur pidana, akan tetapi memenuhi unsur pelanggaran hukum lainnya, yaitu UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kita rekomendasikan kepada mendagri agar memberi sanksi kepada mereka,” kata Adinata.

Ia menambahkan pihaknya meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada pemerintahan daerah setempat.

Perlu diketahui sebelumnya diberitakan sembilan kepala daerah di Provinsi Riau telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada calon presiden Jokowi dan wakilnya KH Maruf Amin dalam Pemilu 2019, di Pekanbaru, Rabu (10/10/2018).

Deklarasi itu dilakukan bersama ratusan relawan Projo. Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, langsung memimpin deklarasi itu dan diikuti kepala daerah lain. Setelah pembacaan deklarasi, para kepala daerah menandatangani deklarasi mereka. (Ant/ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU