Bawaslu: 9 Kada di Riau Yang Deklarasi Dukung Jokowi, Tidak Penuhi Unsur Pidana

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau akhirnya memutuskan bahwa sembilan Kepala Daerah (Kada) yang terlibat Deklarasi Pro-Jokowi (Projo) pada 10 Oktober 2018 lalu di Kota Pekanbaru tidak tidak memenuhi unsur pidana.

“Keputusan tidak terpenuhinya unsur pidana Pemilu ini diambil berdasarkan rapat sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau yang digelar alot selama tujuh jam,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, di Pekanbaru, Sabtu (3/11).

Rusidi menjelaskan secara hukum pidana, hal yang dilakukan sembilan kepala daerah tidak terbukti. Kesembilan Kada itu yakni Bupati Siak, Syamsuar; Bupati Kampar, Aziz Zaenal; Wali Kota Pekanbaru, Firdaus; dan Bupati Rokan Hulu, Sukiman.

Selanjutnya Bupati Bengkalis, Amril Mukminin); Bupati Kuansing, Mursini; Bupati Indragiri Hilir, Wardan; Bupati Rokan Hilir, Suyatno; Walikota Dumai, Zulkifli; dan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.

“Rapat menghasilkan putusan tidak terpenuhinya unsur pidana terhadap sembilan Kepala daerah terkait Deklarasi dukung Jokowi,” ujarnya.

Namun, katanya, menurut UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, ke sembilan kepala daerah tersebut terbukti melanggar sehingga direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk diberi sanksi.

“Walau mereka tidak tersangkut pidana, namun keputusan melanggar Peraturan Perundang undangan lainnya, diambil dalam rapat Pleno Bawaslu Riau sesaat setelah Rapat Sentra Gakkumdu,” ujar Rusidi.

Ia mengatakan sebelum memutuskan pihak Bawaslu Riau telah meminta keterangan dari KPU Riau, pihak Panitia Pelaksana Deklarasi dan DPD Projo Riau, sembilan Kepala Daerah se-Riau hingga pendapat Ahli, baik Ahli Pidana maupun Ahli Tata Negara. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER