Dokter Tidak Bisa Dipisahkan Dari IDI

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Banyak problem yang menerpa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baik dari internal maupun eksternal. Salah satunya merupakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan sekelompok dokter dengan harapan agar kolegium tidak lagi menjadi bagian dari IDI.

“Problem diantaranya datang dari sekelompok dokter yang ingin berpisah dari IDI dengan cara melakukan judicial review,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr. Wijaya Juwarna, Sp-THT-KL dalam sambutannya usai dilantik menjadi Ketua IDI Medan Periode 2017 – 2020 di Medan, Sabtu (14/10).

Dia mengatakan dokter wajib menjaga organisasi IDI ini. Karena itu, tidak ada satupun alasan bagi para dokter ingin berpisah dari IDI.

“Sebagai dokter kita harus mengingat salah satu bunyi sumpah dokter, yaitu Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Sehingga saya memahami bahwa Allah SWT memberikan kemampuan kita untuk kita berorganisasi ketika kita masih dalam proses pembuahan,” ujarnya.

Problem lainnya, kata dr. Wijaya Juwarna adalah tantangan JKN, gugatan dugaan mal praktik, tantangan MEA dan hobi sebagian masyarakat berobat ke jiran/tetangga. Karena itu, dia mengajak para dokter untuk bersatu, karena dengan bersatu problem apapun akan terasa ringan.

“Saya yakin dan percaya tiap era pasti punya problem, namun jika kita benar-benar bersatu problem apapun terasa ringan, karena Allah menyukai umat yang berjamaah atau bersatu mencapai tujuan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IDI Periode 2013 – 2016 dr. Ramlan Sitompul, SpTHT – KL juga mengatakan, dinamika dalam organisasi profesi untuk menjaga harkat dan martabat.
“Karena itu, sering beda pendapat namun untuk kebaikan dengan menjalin silaturahmi guna menjaga harkat dan martabat,” ujarnya.

Sedangkan Presiden Elect IDI Dr. Daeng M. Faqih, SH, MH meminta IDI Medan tidak meninggalkan dokter sendiri ketika menghadapi masalah.

“Karena itu IDI Medan harus memperkuat Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota (BHP2A) sehingga persoalan dokter bisa selesai dengan baik,” tambahnya. (Mica/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER