ASITA Nilai Pemerintah Seharusnya Turunkan Harga Tiket Pesawat Hingga 45 Persen

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Asosiasi perusahaan biro perjalanan Indonesia (Asita) Provinsi Riau menilai pemerintah seharusnya bisa menurunkan harga tiket pesawat maksimal 45 persen dari harga saat ini. Hal itu berdasarkan daya beli masyarakat umum untuk membeli tiket moda transportasi udara.

“Kalau ukuran (turun) 12 sampai 16 persen itu masih mahal. Harusnya 35 sampai 45 persen baru realistis,” kata Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah di Pekanbaru, Rabu (15/5).

Dede beranggapan penurunan Tarif Batas Atas (TBA) tidak realistis, sebab kenaikan harga tiket sudah dikeluhkan sejak akhir tahun lalu. Persentase penurunan TBA seharusnya bisa lebih dari itu.

“Karena dari Desember 2018 hingga Januari 2019 kenaikan tiket lebih 50 sampai 60 persen. Jadi realistisnya penurunan TBA 35 sampai 45 persen,” sebutnya.

Menurutnya, harga tiket per hari ini tercatat masih tinggi walau sudah ada yang turun 16 persen. Contohnya di maskapai Garuda Indonesia rute Pekanbaru-Jakarta turun dari Rp1,8 juta ke Rp1,5juta, kemudian Batik Air dari Rp1,2 juta ke Rp1juta per orang.

“Belum semua menurunkan harga tiket rata-rata masih di atas Rp1,6 juta,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengapresiasi kebijakan Kementerian Perhubungan yang telah menurunkan Tarif Batas Atas tiket pesawat senilai 12 persen hingga 16 persen.

Hanya saja, Dede menilai penurunan harga sebesar 16 persen tidak serta merta mendongkrak jumlah penumpang pesawat udara, meski ada momen Idul Fitri.

Bahkan, ia memprediksi tingkat arus penumpang saat puncak arus mudik (peak season) tahun ini akan terjadi penurunan.

“Kalau dibandingkan dengan mudik tahun lalu, mudik tahun ini pasti akan sangat menurun,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menurunkan tarif batas atas tiket pesawat 12 persen sampai 16 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Tarif Angkatan Udara, di Jakarta, Senin (13/5).

Keputusan penurunan Tarif Batas Atas akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan dengan target tanggal 15 Mei 2019 dan akan dievaluasi secara kontinu.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close